Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendorong seluruh proses belanja pemerintah beralih ke sistem digital untuk memperkuat efisiensi, transparansi, akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Adi Arnawa saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10/2026).
Adi Arnawa menegaskan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga mencakup proses belanja pemerintah melalui pemanfaatan KKPD.
“Harapan kita, kalau bisa semua proses pengeluaran keuangan di Badung ini berbasis digital. Di balik itu ada hal yang fundamental, terutama efisiensi, akuntabilitas, termasuk percepatan layanan,” ujarnya Jumat pagi.
Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki potensi besar untuk memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sistem pembayaran digital diharapkan membuat transaksi lebih cepat, praktis, dan transparan, sekaligus memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Untuk mendukung penerapannya, Bupati meminta Sekretaris Daerah Badung mengoordinasikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, serta administrator KKPD.
Ia menekankan pentingnya pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap mekanisme dan ketentuan penggunaan KKPD agar pelaksanaannya berjalan efektif. Melalui HLM dan FGD tersebut, peserta juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan sekaligus merumuskan solusi atas kendala penerapan transaksi keuangan digital.
Selain digitalisasi belanja, Pemkab Badung terus mendorong elektronifikasi penerimaan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Adi Arnawa juga menyoroti peran TP2DD dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperluas inovasi serta mempercepat pembangunan ekosistem digital dalam tata kelola keuangan daerah.
“Pemkab Badung berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam membangun ekosistem digital pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan sistem yang semakin terintegrasi, tata kelola keuangan diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekda Badung sekaligus Ketua Harian TP2DD, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Direktur TI Bank BPD Bali, pimpinan Bank BPD Bali Cabang Mangupura dan Puspem Badung, seluruh kepala OPD, serta PA/KPA dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemkab Badung.(*)
