Badung, warnaberita.com – Realisasi anggaran tinggi tidak akan berarti banyak jika persoalan masyarakat masih belum terselesaikan. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memastikan setiap program yang dibiayai APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Adi Arnawa saat memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 periode Januari–September 2026 di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (20/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba, seluruh kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Badung. Evaluasi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran dan penyelesaian persoalan strategis di lapangan.
Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan III 2026 mencapai 89,23%. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Adi Arnawa mengingatkan jajarannya agar tidak hanya berorientasi pada angka administratif.
“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.
Bupati menyoroti lima persoalan utama yang harus menjadi perhatian OPD, yakni kemacetan lalu lintas, akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.
Menurutnya, penyelesaian persoalan mendasar tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memahami kondisi riil masyarakat dan menyusun program berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Adi Arnawa juga meyakini penanganan berbagai persoalan tersebut dapat meningkatkan kualitas daerah sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, ia meminta Sekda bersama para asisten Setda Badung melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar perbaikan pelaksanaan APBD 2026 sekaligus penyusunan anggaran 2027.
“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kita kan menyelesaikan masalah,” tegasnya kembali.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan menjelaskan evaluasi mencakup progres pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik, serta realisasi keuangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan capaian kegiatan sesuai target dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
“Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Bupati terkait dengan terkait dengan identifikasi dan evaluasi deviasi fisik dan keuangan. selanjutnya langkah-langkah pemenuhan deviasi fisik dan deviasi keuangan. Serta pada bulan November kami agendakan untuk kunjungan kerja di triwulan keempat untuk melihat langsung progres di lapangan. Sebagai laporan, tim pengadaan pembangunan secara rutin sudah melakukan monitoring dan pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab. Badung,” papar I Made Agus Aryawan.
Pemkab Badung selanjutnya menjadwalkan kunjungan kerja pada November 2026 untuk melihat langsung perkembangan program di lapangan. Langkah ini diharapkan memastikan anggaran daerah tidak berhenti pada penyerapan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.(*)
