Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung kembali menorehkan capaian reformasi birokrasi. Tiga perangkat daerah resmi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, menjadi bukti komitmen pelayanan publik yang semakin profesional dan transparan.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan atas penetapan tiga Perangkat Daerah di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima penghargaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Kuta Selatan, serta UPTD Puskesmas Abiansemal III di Kantor Bupati Badung, Rabu (18/2/26). Penghargaan ini dinilai menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tentu ini akan menjadi cambuk bagi kami di Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus berinovasi dan mengasah diri, serta senantiasa berbenah dalam memberikan layanan terbaik kepada krama Badung,” ujarnya.
Adi Arnawa menegaskan, capaian predikat WBBM tidak diraih secara instan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras, konsistensi, dan komitmen jajaran perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia juga mengapresiasi pimpinan perangkat daerah yang dinilai mampu menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendorong perubahan birokrasi. Upaya tersebut dinilai selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut pelayanan cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh Kepala OPD di Badung beserta jajaran untuk terus bertumbuh dengan berbagai inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholder, dan yang tak kalah penting kepada krama Badung,” tegas Adi Arnawa.
Pemkab Badung berharap penghargaan WBBM menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat integritas dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional. Reformasi birokrasi diharapkan berjalan berkelanjutan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.
Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan daerah.(*)
