Jakarta, warnaberita.com - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meluncurkan program Sinergi, sebuah inisiatif kolaboratif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah melalui pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, baik melalui pinjaman daerah maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Program tersebut berkolaborasi juga dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kesenjangan fiskal dalam pembangunan infrastruktur publik.
Program Sinergi resmi dimulai pada Rabu (30/4) dengan pelaksanaan Tahap 1 Bagian Pertama yang digelar secara hybrid. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 2.600 peserta dari 433 pemerintah daerah melalui daring dan dihadiri langsung oleh sejumlah instansi pusat, termasuk PT SMI, PT PII, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian teknis lainnya.
Baca Juga: Punya Peran Strategis, Dosen Diminta Lakukan Ini
Tingginya antusiasme ditunjukkan oleh partisipasi aktif, termasuk 12 penanya langsung dan lebih dari 350 pertanyaan daring yang akan dirangkum dalam Buku Pintar Pembiayaan Kreatif.
Tiga narasumber utama membagikan wawasan seputar pembiayaan kreatif. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Adriyanto memaparkan kebijakan pembiayaan kreatif serta dukungan pemerintah. Sementara itu, Faaris Pranawa dari PT SMI dan Andre Permana dari PT PII menjelaskan dukungan teknis dan instrumen pembiayaan serta penjaminan proyek infrastruktur berbasis KPBU.
Program Sinergi bertujuan untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang pembiayaan kreatif di kalangan pemerintah daerah.
Baca Juga: Umanis Kuningan, Pantai Mertasari Ramai Pengunjung
Program tersebut dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap sepanjang tahun 2025, dimulai dengan memastikan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang komprehensif terkait skema pembiayaan kreatif beserta instrumen-instrumennya, identifikasi kebutuhan infrastruktur di daerah, inventarisasi instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, hingga pendampingan agar daerah dapat memanfaatkan instrumen tersebut secara optimal.
Ke depan, program ini akan berlanjut dengan pendalaman instrumen pembiayaan seperti pinjaman daerah dan KPBU. DJPK juga akan menganalisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan data APBD, capaian pembangunan, RPJMD, dan RKPD masing-masing daerah.
Melalui kolaborasi lintas unit dan pemanfaatan inovasi pembiayaan, program Sinergi diharapkan menjadi katalisator transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif yang mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (*)
