Cileunyi, warnaberita.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan ekosistem yang sehat bagi pengusaha UMKM untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.
"Kalau dalam konteks margin keuntungan, berdasarkan data BGN dalam satu SPPG memang dibatasi 3 sampai 4 ribu penerima program MBG. Kenapa tidak boleh lebih? Karena pemerintah ingin tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi di seluruh daerah," kata Menteri Maman saat membuka acara Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di SPPG Cileunyi Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, Senin (19/5).
Menteri Maman menekankan UMKM memiliki posisi sangat strategis dalam mendukung program MBG, yang merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul.
Baca Juga: Prabowo Pertegas Komitmen Perkuat Hubungan dengan Thailand
Dalam konteks ini, Menteri Maman menyebut, keterlibatan UMKM terjadi di tiga titik utama yaitu pemasok bahan baku di sisi hulu, penyedia jasa boga SPPG di sisi dapur, dan pengolah limbah makanan di sisi hilir.
"SPPG Cileunyi Al-Kasyaf dipilih karena memenuhi indikator sebagai SPPG ramah UMKM, karena telah mengoptimalkan perekonomian lokal dan melibatkan pengusaha UMKM mulai dari hulu hingga ke hilir," katanya.
Menurut data BPS tahun 2023, Menteri Maman melanjutkan, ada sekitar 29,3 juta pengusaha UMKM di sektor pangan yang bisa berperan sebagai pemasok bahan baku.
Baca Juga: Indonesia-Thailand Tandatangani MoU Bidang Kesehatan
Sedangkan berdasarkan data Sistem Informaai Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM 2024, ada lebih dari 30 ribu UMKM untuk sektor jasa boga dan pengelola limbah makanan.
"Program MBG mengusung semangat “UMKM Mandiri, Gizi Terpenuhi”. Ini berarti bahwa penguatan UMKM dalam rantai pasok MBG adalah kunci dalam menjaga kontinuitas dan kualitas pangan bergizi bagi masyarakat," ujarnya.
Menteri Maman menyebut Kementerian UMKM memberikan dukungan nyata melalui empat pilar utama yaitu memfasilitasi akses permodalan dan pembiayaan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, peningkatan produktivitas, dan legalitas hingga pelindungan usaha bagi pekerja dan relawan di ekosistem MBG.
Baca Juga: Disdikpora Badung Pastikan Penerimaan Siswa Lebih Tertib dan Transparan
"Peningkatan kapasitas manajemen usaha ini termasuk pendampingan intensif selama tiga bulan kepada UMKM agar memenuhi spesifikasi SPPG, serta pelatihan pengelolaan sisa makanan melalui budidaya maggot," katanya.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Ketua Yayasan Al-Kasyaf Giovani Tarega, serta sejumlah pihak lainyang terlibat dalam program MBG di wilayah tersebut.
"Hari ini juga merupakan momentum kolaborasi lintas sektor dalam mendukung amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM," ujarnya. (*)
