Maryland, warnaberita.com - BPOM mengadakan diskusi strategis dengan Pharmaceutical Security Institute (PSI) untuk membahas langkah-langkah konkret dalam memerangi obat palsu, Senin (5/5/2025).
Krpala BPOM Taruna Ikrar bertemu langsung dengan Presiden & CEO PSI Todd Ratcliffe, Direktur Intelijen PSI Peter York, dan Analis Intelijen PSI Zarek Shaikh.
Sebelumnya, pertemuan kedua institusi ini berlangsung secara daring pada awal April 2025 lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara kedua pihak dalam mengatasi ancaman global terkait obat palsu, khususnya di Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Evaluasi Capaian Program Pemerintah Selama 1 Semester, Singgung Inflasi hingga Harga Pangan
PSI, yang berbasis di Vienna, Virginia, Amerika Serikat, merupakan asosiasi perusahaan farmasi global yang didirikan pada 2002 di Washington, D.C dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman obat palsu dan ilegal.
PSI bekerja sama dengan lebih dari 40 produsen farmasi di seluruh dunia. Pada 2023, PSI telah mencatat lebih dari 6.800 insiden kejahatan di bidang farmasi. Hal ini menunjukkan betapa signifikan ancaman obat palsu bagi kesehatan global.
Dalam pembukaan pertemuan, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memastikan produk farmasi yang beredar di pasaran aman dan berkualitas. "Kami sangat menghargai kesempatan untuk berdiskusi dengan PSI, dan berharap kerja sama ini dapat membantu memperkuat regulasi dan proses pengawasan kami dalam menangani masalah terkait obat palsu," ungkap Taruna Ikrar.
Baca Juga: Ketua DPD Respons Perlambatan Ekonomi di Kuartal I 2025
Salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana kolaborasi dalam bentuk webinar yang akan diadakan pada Mei 2025. Webinar ini direncanakan untuk meningkatkan kapasitas pegawai BPOM dalam menangani kejahatan di bidang farmasi dan mengedukasi publik tentang bahaya obat palsu.
PSI menawarkan sesi 2 jam yang akan membahas tren terbaru dalam kejahatan di bidang farmasi, serta teknik untuk mengidentifikasi obat palsu di pasar. Sebelumnya BPOM telah menerima undangan tawaran pelaksanaan webinar ini dari Regional Director Asia Pacific PSI Ramesh Raj Kishore.
CEO PSI Todd Ratcliffe mengungkapkan kesiapannya untuk menyelenggarakan webinar sekaligus menginisiasi kerja sama dengan BPOM melalui penyusunan draft Memorandum of Understanding (MoU). "Kami siap untuk menyelenggarakan webinar dan bekerja sama dalam penyusunan MoU BPOM-PSI," ungkap Todd Ratcliffe. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara PSI dan BPOM.
Baca Juga: Tingkat Kecanduan di Indonesia Tempati Peringkat Pertama Dunia
Taruna Ikrar mengapresiasi undangan pelaksanaan webinar dan akan meninjau alternatif waktu untuk disepakati bersama dengan PSI. “Dalam hal ini, kami juga ingin mengeksplorasi kemungkinan untuk mengusulkan topik-topik spesifik yang sesuai dengan kebutuhan kami saat ini. Sangat bermanfaat jika webinar tersebut mencakup topik-topik terkait penipuan farmasi dan obat palsu guna menangani tantangan ini secara lebih efektif,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini dibahas juga konsep MoU yang disusun oleh PSI. BPOM menyambut baik usulan kerja sama strategis ini, yang akan menjadi landasan hukum bagi pertukaran informasi dan kerja sama lebih lanjut di masa depan. MoU akan mencakup berbagai aspek, termasuk upaya penegakan hukum dan berbagi pengalaman intelijen mengenai kejahatan di bidang farmasi.
Taruna Ikrar juga menambahkan bahwa kerja sama internasional dengan PSI sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini dan meningkatkan kapasitas petugas pengawasan di Indonesia. "Dengan berbagi intelijen dan pengalaman, kami yakin dapat memperkuat pengawasan serta menjaga kualitas dan keamanan obat yang beredar di masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Capaian Pra-Merger, XL Axiata Catatkan Kinerja Positif di Kuartal I 2025
Dengan semakin berkembangnya ancaman kejahatan farmasi, BPOM dan PSI berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan mengambil langkah-langkah preventif yang lebih efektif dalam memerangi obat palsu dan melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya produk farmasi palsu dan ilegal. (*)
