Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang berkeadilan melalui pemberian bantuan sosial sebesar Rp1 juta kepada penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) di wilayah Kabupaten Badung.
Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan di Gumi Keris tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan serta perlindungan kelompok rentan.
Bantuan sosial tersebut diharapkan mampu meringankan beban ekonomi penerima manfaat sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Langkah ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir bagi seluruh warganya. Menurutnya, penyandang disabilitas dan ODGJ merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Badung yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan.
“Pemerintah Kabupaten Badung hadir untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas dan ODGJ adalah bagian dari warga Badung yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adi Arnawa menekankan bahwa bantuan tersebut tidak semata-mata dilihat dari nilai nominal. Ia menyebut bantuan ini sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan ini bukan semata soal nominal, tetapi wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Kami ingin memastikan pembangunan di Badung berjalan inklusif, tidak hanya fokus pada infrastruktur dan pariwisata, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial,” ujar mantan Sekda Badung itu.
Program bantuan sosial ini merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial Pemkab Badung yang berkelanjutan. Selain bantuan finansial, pemerintah juga mendorong pendampingan, pelayanan kesehatan, serta sinergi lintas perangkat daerah agar penanganan penyandang disabilitas dan ODGJ dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang dicanangkan pemerintah pusat, sekaligus mencerminkan kearifan lokal Bali yang menjunjung tinggi nilai menyama braya dan kepedulian sosial. Dengan pendekatan ini, Badung diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola pembangunan tanpa meninggalkan siapapun.
Dukungan terhadap kebijakan humanis ini juga datang dari tokoh masyarakat Kuta Selatan (Kutsel). Tokoh Mumbul yang dikenal kritis, I Nyoman Astawa, menyatakan apresiasinya saat dihubungi Senin (19/1/26).
“Saya sangat mendukung penuh terobosan Pak Bupati ini karena sangat bermanfaat bagi warga yang memiliki kekurangan. Bantuan ini tentu sangat membantu meringankan beban mereka,” ujar Astawa.
Meski demikian, ia berharap program tersebut dapat dijalankan secara tepat sasaran dengan mekanisme penyaluran yang sederhana serta didukung regulasi yang jelas.
“Program ini sangat luar biasa, namun perlu diatur dengan regulasi yang tepat agar implementasinya mudah, tepat sasaran, dan memberikan rasa aman baik bagi pemerintah sebagai pemberi bantuan maupun warga sebagai penerima,” pungkas Kepala Lingkungan (Kaling) Mumbul tersebut.
Astawa juga mengapresiasi program bantuan untuk lansia yang telah berjalan dengan baik di Badung. Ia bahkan berharap nominal bantuan ke depan dapat ditingkatkan.
“Seperti bantuan untuk lansia agau Usia Harapan Hidup (UHH) yang sudah berjalan bagus. Semoga kedepan nominalnya bisa ditingkatkan,” harapnya.(*)
