Badung, warnaberita.com – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis riset terus didorong Pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja rombongan Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Ruang Nayaka I, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Kamis (16/7/2026).
Kunjungan tersebut langsung menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi dalam menjawab berbagai isu strategis. Rombongan FH Undip datang untuk melakukan penelitian sekaligus menggali data terkait kebijakan publik di Kabupaten Badung.
Ketua rombongan sekaligus Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kadek Cahaya Susila, menyampaikan bahwa penelitian yang akan dilakukan mencakup 3 (tiga) bidang, yakni Perpajakan dan Keuangan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik serta Kebijakan Pengupahan. Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Adi Arnawa menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai kehadiran akademisi menjadi energi positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa sinergi ini sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung masih didominasi sektor pariwisata. Karena itu, pemerintah daerah terus menjaga keberlanjutan sektor ini melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menjaga sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan baru, sehingga wisatawan yang datang merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bupati juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendukung kinerja aparatur pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan efektivitas kerja, serta memperkuat transparansi.
Di sektor perpajakan, Pemkab Badung memastikan seluruh kebijakan tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Bupati Adi Arnawa berharap penelitian yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan Pemkab Badung. Ia juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan akademis yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung.
Turut mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung I Wayan Wijana, Kepala Dinas Perikanan I Nyoman Suardana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika I Ketut Gede Artha, Kepala Bidang Penetapan Ketut Sudarma, serta perwakilan Dinas Pariwisata, BPKAD dan Bagian Hukum.(*)
