Jakarta, warnaberita.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menggelar dialog secara daring bersama kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Relawan SAPA dari berbagai daerah.
Forum ini menjadi sarana para kader untuk menyampaikan pengalaman, praktik baik, serta tantangan dalam upaya perlindungan anak di tingkat masyarakat. Menurut Menteri PPPA, PATBM telah menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan anak, keluarga, dan masyarakat.
“Gerakan ini menyentuh tiga lingkungan penting dalam kehidupan anak. Tidak hanya memperkuat kemampuan anak untuk mengenali haknya dan melindungi dirinya, namun juga memperkuat keluarga dan orang tua agar mampu memberikan pengasuhan yang aman, serta membangun masyarakat yang memiliki norma dan kepedulian untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Menteri PPPA saat membuka dialog bersama kader PATBM dan Relawan SAPA.
Menteri PPPA menyatakan kader PATBM dan Relawan SAPA memegang peran krusial di garis terdepan untuk mencegah dan merespons kekerasan terhadap anak termasuk dalam melakukan edukasi untuk masyarakat dalam mendeteksi dini kekerasan, keberanian melapor, serta tersedianya jejaring layanan perlindungan.
“Kita tidak hanya ingin melihat banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga ada perubahan yang terjadi, yaitu semakin kuatnya norma anti-kekerasan, semakin baiknya pengasuhan keluarga, semakin berdayanya anak, serta semakin responsifnya masyarakat ketika melihat adanya kekerasan terhadap anak,” ungkap Menteri PPPA.
Dialog bersama Menteri PPPA diikuti 400 lebih partisipan PATBM yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu kader PATBM dari Sorong, Papua Barat Daya, De Setyo menyampaikan perkembangan PATBM di wilayahnya yang bermula dari dua kelurahan sebagai lokasi percontohan pada 2016 dan kini telah berkembang menjadi 63 PATBM di sejumlah wilayah. Menurut De Setyo, keberadaan PATBM turut mendorong penurunan kasus kekerasan terhadap anak serta memperkuat keterlibatan tokoh suku dan tokoh agama dalam upaya perlindungan anak. Namun, ia juga menyampaikan kebutuhan penguatan kapasitas untuk menghadapi persoalan baru, termasuk anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan berbasis daring.
“Kami sangat terbatas. Sekiranya berkenan, mohon kami dibekali tentang penanganan anak yang terpapar radikalisme. Kemudian juga kekerasan berbasis online, kami masih membutuhkan pengayaan, tambahan ilmu dari Kementerian PPPA,” ujar De Setyo.
Sementara itu, kader PATBM sekaligus Kepala Desa Tinelo, Gorontalo, Rusdianto Ahmad membagikan praktik baik dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak melalui pemanfaatan dana desa. Sejak 2016, pemerintah desa telah memberikan dukungan untuk kegiatan pencegahan, sosialisasi, deteksi dini, pengawasan lingkungan, hingga pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kekerasan.
“Jangan sampai kita hanya berharap dari kementerian saja, sementara di desa sebenarnya ada dana desa yang bisa kita gunakan dalam rangka mendukung maupun mengintegrasikan program-program yang dilakukan oleh Kementerian PPPA,” ujar Rusdianto.
Menanggapi berbagai pengalaman dan masukan para kader, Menteri PPPA menyampaikan penguatan kapasitas perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi para kader di lapangan. Kementerian PPPA akan menginventarisasi materi yang dibutuhkan dan menyiapkan pertemuan daring secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan narasumber sesuai kebutuhan.
Selain penguatan kapasitas, Menteri PPPA mendorong terbentuknya ruang komunikasi bersama bagi kader PATBM dan Relawan SAPA di seluruh Indonesia agar dapat saling menguatkan dan berbagi praktik baik. Pengalaman PATBM di Sorong yang berhasil berkembang serta praktik pemanfaatan Dana Desa di Gorontalo dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam memperkuat gerakan perlindungan anak di tingkat masyarakat.
Melalui dialog bersama kader PATBM dan Relawan SAPA, Kementerian PPPA mendorong penguatan gerakan perlindungan anak yang berangkat dari masyarakat dan berkembang sesuai kebutuhan di setiap daerah. Penguatan kapasitas, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan pemerintah hingga tingkat desa diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
