Denpasar, warnaberita.com – Kebutuhan infrastruktur dan persoalan kemacetan menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Bali. Pemerintah Kabupaten Badung mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang menopang konektivitas sekaligus daya saing pariwisata.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026). Pertemuan tersebut membahas masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, Perbendaharaan Provinsi Bali, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam forum itu, Adi Arnawa menyampaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Bali. Menurutnya, pembangunan konektivitas menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Bali.
“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.
Badung memiliki posisi strategis dalam aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali. Tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan, terutama di wilayah Badung Selatan, turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur jalan dan penanganan kemacetan.
Pemkab Badung saat ini membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mengatasi titik-titik bottleneck kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan pariwisata.
Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah. Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya berbentuk tambahan transfer, tetapi juga kebijakan serta fasilitasi pembiayaan untuk proyek yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran.
Tim Banggar menghimpun gambaran mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Syarief menyebut kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan untuk belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel. Fokusnya mencakup pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
Dalam pemaparannya, Syarief juga menyampaikan ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Meski demikian, struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB. Karena itu, diversifikasi ekonomi melalui penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya menjadi perhatian.
Selain infrastruktur dan kemacetan, forum tersebut membahas pengendalian inflasi, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, serta perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal.
Penguatan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, integrasi data pusat dan daerah, serta fasilitasi ekspor produk UMKM dan industri kreatif juga menjadi bagian pembahasan.
Syarief menegaskan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 perlu menjadi instrumen transformasi ekonomi daerah melalui belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata.
“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief.(*)
