Tabanan, warnaberita.com – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemerataan pembangunan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun arah kebijakan anggaran 2027. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menegaskan, anggaran daerah harus mampu mendorong pembangunan sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sanjaya saat menjawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (9/10/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan dan dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Arnawa.
Sanjaya mengapresiasi masukan dan saran dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra sebagai bahan penyempurnaan rancangan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,15 triliun lebih. Jumlah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951,1 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp1,19 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,132 triliun lebih, dengan surplus anggaran sekitar Rp18,23 miliar berdasarkan angka yang disampaikan.
Untuk memperkuat pendapatan, Pemkab Tabanan akan menggali potensi penerimaan baru, memperluas digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.
“Terkait sektor pendapatan daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan strategi menggali potensi baru dan digitalisasi pelayanan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penagihan piutang pajak dilakukan melalui upaya jemput bola oleh tim yang melibatkan aparat penegak hukum, serta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat,” ujar Sanjaya.
Selain pendapatan, pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Sanjaya menegaskan, kebijakan belanja harus menyasar sektor prioritas dan mendukung pembangunan hingga ke desa.
“Anggaran belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor prioritas, khususnya program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam mewujudkan Bali Era Baru, guna mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” imbuhnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Sanjaya turut menyampaikan capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan skor 94,79 dalam kategori sangat baik.
Ia juga menjelaskan bahwa pada 2026, KPK menghibahkan Barang Milik Negara berupa tanah seluas 2.000 meter persegi kepada Pemkab Tabanan. Aset tersebut direncanakan untuk mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Sanjaya berharap masukan seluruh fraksi dapat menyempurnakan Ranperda APBD 2027 agar pembahasan berjalan sesuai mekanisme dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.(*)
