Tabanan, warnaberita.com – Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan. Pemerintah membutuhkan data yang akurat, kerja lintas sektor, serta program yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan bersama unsur TKPK, para donatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), dan pemangku kepentingan terkait di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9/2026).
Rakor turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan yang diwakili Sekretaris I TP PKK, jajaran Forkopimda, Asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tabanan, instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, dunia usaha, serta stakeholder terkait.
Bupati Sanjaya menegaskan, kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak bisa diukur hanya dari rendahnya pendapatan. Persoalan tersebut berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hingga akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi.
Karena itu, Pemkab Tabanan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus memperkuat sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur, serta pelestarian adat, agama, seni, dan budaya.
“Kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Ini adalah persoalan multidimensional. Kalau lima program prioritas kita dapat dijalankan dengan baik dan fokus, saya yakin angka kemiskinan di Tabanan akan terus menurun,” tegasnya.
Menurut Sanjaya, pembangunan Tabanan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Peningkatan kualitas pendidikan dinilai dapat membuka peluang kerja sekaligus mendorong penguatan ekonomi keluarga.
“Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan sebaik dan sebanyak mungkin di Tabanan. Dengan demikian, masyarakat kita semakin cerdas, sehat, dan sejahtera, sehingga angka kemiskinan dari tahun ke tahun semakin menurun,” ujarnya.
Pemkab Tabanan juga menjadikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 sebagai landasan dalam menjalankan program secara terpadu, terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.
Sanjaya menilai program Desa Presisi memiliki peran penting dalam menyediakan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan.
“Pembangunan selalu bergerak. Karena itu, setiap desa harus memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, Bappeda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia mengingatkan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada capaian angka statistik. Pemerintah harus melihat kondisi masyarakat secara nyata, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan profil kemiskinan, sebanyak 6.943 keluarga atau 22.415 individu tercatat berada pada desil 1 di Kabupaten Tabanan.
Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah menetapkan tiga arah utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mengurangi dan menangani kantong-kantong kemiskinan.
Dalam rakor tersebut, Bupati Sanjaya juga memberikan apresiasi kepada dunia usaha dan para donatur yang telah berkontribusi melalui TJSP. Ia berharap kontribusi tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berkembang menjadi investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.
“Saya berharap program pemerintah dan TJSP tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Rakor ini jangan hanya menjadi forum penyampaian laporan, melainkan harus menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut yang nyata,” ungkapnya.
Sanjaya juga meminta seluruh perangkat daerah menghindari program yang berjalan secara sektoral agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabanan, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, menyampaikan rakor diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan dukungan TJSP, serta memastikan program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
RPKD menjadi dokumen strategis yang memuat profil kemiskinan, prioritas program, serta lokasi sasaran penanggulangan kemiskinan. Melalui rakor ini, seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen dan rencana tindak lanjut yang konkret sesuai peran masing-masing.
Kolaborasi tersebut turut mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih peringkat III kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Capaian itu sekaligus memperkuat rekam jejak Tabanan dalam memperoleh dana insentif fiskal pada tahun-tahun sebelumnya.(*)
