Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan belanja daerah lebih dari Rp13 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan Raperda APBD 2027 bersama tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD Badung Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Kamis (29/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah IB Surya Suamba, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.
Selain Raperda APBD 2027, Bupati menjelaskan Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari Rp11 triliun. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp10 triliun dan pendapatan transfer lebih dari Rp729 miliar. Sementara itu, belanja daerah dirancang melampaui Rp13 triliun.
Adi Arnawa menegaskan, penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, berfokus pada program prioritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemkab Badung mengalokasikan 20,05 persen dari total belanja daerah untuk sektor pendidikan dan 54,14 persen untuk infrastruktur strategis.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan pelestarian adat dan budaya, peningkatan layanan kesehatan, penguatan UMKM, serta bantuan hari raya keagamaan bagi kepala keluarga dengan penghasilan di bawah Rp5 juta untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, Pemkab Badung mengusulkan tambahan penyertaan modal Rp150 miliar secara bertahap pada 2027–2029 untuk Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan air bersih. Pemkab juga mengusulkan penyertaan modal Rp150 miliar kepada Jamkrida Bali Mandara guna memperkuat akses pembiayaan UMKM.
Sementara itu, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 bertujuan menyesuaikan regulasi administrasi kependudukan dengan ketentuan yang lebih baru, termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bupati berharap eksekutif dan legislatif terus memperkuat sinergi dalam pembahasan kebijakan pembangunan daerah.
“Semoga kolaborasi dan kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan sehingga program kerja pembangunan daerah dapat bersama kita laksanakan untuk menjawab atas berbagai tantangan dan dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, fokus pada program prioritas, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Adi Arnawa juga optimistis penguatan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD Badung.
“Astungkara kalau ini melihat perkembangan kebijakan kami ini dengan mendorong infrastruktur ini yang merupakan sebagai satu gateway daripada perekonomian kita di Badung ini, saya kira saya sangat optimis sekali. Saya sangat optimis sekali pendapatan PAD Badung akan semakin tahun akan semakin meningkat, semakin banyak kita akan buat program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat Badung,” ujar Adi Arnawa.
Pemkab Badung berharap pembahasan empat Raperda tersebut berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat di Gumi Keris.(*)
