Badung, warnaberita.com – Transparansi pengelolaan keuangan, kondisi pasar yang memprihatinkan, hingga pencapaian target keuntungan perusahaan daerah menjadi sorotan DPRD Kabupaten Badung. Komisi III mendesak Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana segera melakukan pembenahan menyeluruh agar perusahaan tidak terus dibayangi persoalan kinerja dan kerugian.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Badung yang membahas program kerja Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).
Sejumlah anggota Komisi III turut hadir, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menekankan pentingnya keterbukaan Direksi dalam menyampaikan kondisi perusahaan. DPRD meminta penjelasan secara terperinci mengenai kondisi keuangan, performa masing-masing pasar, pengelolaan kepegawaian hingga realisasi target keuntungan.
Tak hanya itu, DPRD juga mempertanyakan perkembangan nota kesepahaman atau MoU dengan Food Station Jakarta. Kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada 2027 turut menjadi perhatian, termasuk rincian biaya master plan digitalisasi pasar yang diperkirakan mencapai Rp100 juta.
Komisi III ingin memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan rencana bisnis dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
Persoalan kondisi fisik pasar juga tidak luput dari perhatian. Salah satu yang mendapat sorotan serius adalah Pasar Kuta. Pasar yang berada di kawasan pariwisata internasional tersebut masih menghadapi persoalan kebocoran bangunan, lantai becek, serta lingkungan yang kurang tertata.
Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan segera. Sebab, keberadaan Pasar Kuta tidak hanya menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan citra kawasan pariwisata Badung di mata wisatawan.
DPRD meminta Direksi tidak sekadar menyampaikan rencana, tetapi menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan pasar.
Di sektor kepegawaian, Komisi III turut mempertanyakan kesesuaian penghasilan pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain itu, DPRD mengingatkan pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Evaluasi pegawai juga perlu dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan produktivitas dan kontribusi terhadap perusahaan.
Persoalan lain yang meminta penjelasan Direksi meliputi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, penagihan piutang, keseimbangan utang dengan biaya perbaikan pasar, serta realisasi target laba.
Bahkan, pengelolaan pasar yang terus mengalami kerugian, salah satunya Pasar Tenten, diusulkan untuk dikaji kembali. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menyerahkan pengelolaannya kepada desa adat setempat agar pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Badung menegaskan bahwa Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Direksi dituntut mampu menyusun strategi pembenahan yang terukur, memperbaiki pasar yang bermasalah, serta meningkatkan efisiensi operasional.
Langkah tersebut menjadi penting agar perusahaan daerah tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD pun berharap evaluasi ini menjadi momentum bagi Perumda untuk membuktikan kinerja sekaligus menghadirkan pengelolaan pasar yang lebih baik bagi masyarakat Badung.(*)
