Badung, warnaberita.com – Kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung menjadi sorotan serius DPRD Badung. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan publik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penegakan peraturan daerah.
Persoalan tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung bersama lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026). Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Badung itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara.
Lima OPD yang hadir meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam pembahasan tersebut, Lanang Umbara mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah tenaga kerja yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang. Artinya, pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan sekitar 6.000 pegawai.
“Idealnya kita di Kabupaten Badung ini harus ditunjang oleh 20.000 lebih tenaga atau pegawai kita. Tapi yang existing sekarang baru ada 16.000. Eh mohon maaf, tadi 22.000 yang ideal. Jadi, kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung,” ujar I Gusti Lanang Umbara dihadiri anggota komisi seperti, Wayan Puspa Negara, Made Tommy Martana Putra, Made Rai Wirata, Wayan Sugita Putra, dan Putu Sika Adi Putra.
Ia menjelaskan, kekurangan pegawai tersebut terjadi hampir di seluruh sektor pelayanan. Kebutuhan tenaga guru dan staf administrasi sekolah masih belum terpenuhi. Begitu pula tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, personel Satpol PP, hingga petugas pemadam kebakaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi I DPRD Badung meminta BKPSDM segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh kewenangan dan solusi terkait pengangkatan pegawai baru sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Kami di DPRD telah meminta Kepala BKPSDM untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan kewenangan dalam pengangkatan pegawai baru,” ungkapnya.
Selain persoalan kekurangan pegawai, Komisi I juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana penunjang operasional pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan operasional Satpol PP yang sebagian besar mengalami kerusakan berat.
Menurut Lanang Umbara, usulan perbaikan maupun pengadaan kendaraan tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak 2023. Namun, hingga kini realisasinya belum berjalan karena terkendala anggaran. Padahal, kendaraan operasional menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan peraturan daerah.
Persoalan lain yang turut mendapat perhatian adalah tunggakan pajak hotel dan restoran. Lanang Umbara menegaskan bahwa pajak pariwisata merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat yang harus disetorkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan bahwa pajak hotel dan restoran berasal dari pembayaran wisatawan yang dititipkan melalui pengusaha. Karena itu, kewajiban menyetorkan pajak tidak boleh diabaikan, sekalipun sebuah usaha mengklaim sedang mengalami kerugian.
“Kami di DPRD Badung pun merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengevaluasi ketat perizinan usaha bagi para pengusaha yang masih membandel melakukan penunggakan pajak,” tegasnya.
Komisi I DPRD Badung berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut. Pemenuhan kebutuhan pegawai, pembenahan fasilitas operasional, serta pengawasan kepatuhan pajak dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung.(*)
