Badung, warnaberita.com – Sebanyak 85 data pemilih di Kabupaten Badung menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah ditemukan adanya data yang memerlukan perbaikan sepanjang tahun 2026. Temuan ini menjadi pengingat bahwa akurasi daftar pemilih harus dijaga sejak dini, bahkan ketika pemilu belum memasuki tahapan.
Hasil tersebut dipaparkan Bawaslu Kabupaten Badung dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Badung, Kamis (12/11/2026).
Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H., dalam arahannya mengajak seluruh partai politik berperan aktif mengawal pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, pengawasan PDPB menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat tetap mendapatkan hak pilih sekaligus mencegah penyalahgunaan hak pilih.
“Seluruh pihak, termasuk partai politik, diharapkan ikut mengawal pemutakhiran data pemilih agar hak pilih masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan langsung melalui uji petik ke rumah-rumah warga dengan metode sampling. Langkah tersebut bertujuan mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
Pengawasan ini juga menyasar warga yang berada di luar negeri agar tidak kehilangan hak pilih apabila masih memenuhi persyaratan. Sebaliknya, Bawaslu memastikan warga yang telah meninggal dunia tidak lagi tercantum dalam daftar pemilih.
“Kami berkomitmen mengawal administrasi data pemilih melalui uji petik langsung dan membutuhkan sinergi seluruh stakeholder, termasuk kepolisian, kejaksaan, TNI, dan imigrasi,” ungkapnya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, kemudian memaparkan capaian pengawasan sepanjang 2026. Bawaslu Badung telah melaksanakan 24 kali uji petik dan 11 kali pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas).
Dari rangkaian pengawasan tersebut, Bawaslu menyampaikan enam saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Badung dengan total 85 data pemilih yang perlu dimutakhirkan.
Berikut rincian 85 data pemilih yang ditemukan:
39 pemilih baru dari kalangan pensiunan TNI/Polri.
28 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) karena beralih status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri.
14 pemilih meninggal dunia.
2 pemilih baru pindah masuk.
2 pemilih pindah domisili.
Rachmat menegaskan seluruh rekomendasi perbaikan tersebut telah disampaikan dan mendapatkan respons dari KPU Kabupaten Badung untuk ditindaklanjuti melalui proses pemutakhiran data.
“Sebanyak 85 data pemilih telah kami sampaikan melalui enam saran perbaikan dan seluruhnya direspons oleh KPU Kabupaten Badung untuk ditindaklanjuti,” jelas Rachmat.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, I Putu Hery Indrawan, menyoroti pentingnya pengawasan PDPB pada masa non-tahapan pemilu. Ia mengingatkan potensi persoalan seperti data pemilih ganda dan NIK tidak valid harus diantisipasi sebelum tahapan pemilu berlangsung.
“Pengawasan PDPB pada masa non-tahapan menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan data pemilih sejak dini, sehingga saat tahapan pemilu dimulai, daftar pemilih telah lebih akurat dan valid,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Bawaslu Badung mendorong penguatan koordinasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partai politik. Pengawasan PDPB akan terus berjalan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan KPU Badung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polres Badung, Polresta Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Perwakilan Partai Gerindra, Demokrat, dan Golkar juga mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan barcode hotline Klinik Pra-Sengketa serta buku saku penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kepada perwakilan partai politik yang hadir.(*)
