Thursday, November 19, 2026
HomeBALIBadungPemberitaan Tak Akurat Bisa Diadukan, Ini Penjelasan Dewan Pers kepada Pemkab Badung

Pemberitaan Tak Akurat Bisa Diadukan, Ini Penjelasan Dewan Pers kepada Pemkab Badung

Jakarta, warnaberita.com – Bagaimana jika pemberitaan yang tidak akurat merugikan pemerintah maupun masyarakat? Ke mana harus mengadu dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam kunjungan kerja jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Badung bersama insan pers ke Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Kunjungan ini tidak sekadar mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai profesionalisme jurnalistik, penyelesaian sengketa pemberitaan, serta tata kelola kemitraan media dengan pemerintah daerah.

Kepala Bagian Prokopim Setda Badung, I Kadek Edi Putrana, mengapresiasi penerimaan jajaran Dewan Pers. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai langkah proaktif untuk memperluas wawasan sekaligus memperoleh pemahaman mengenai regulasi pers.

Baca Juga  Lima Pejabat Badung Pamerkan Inovasi, Sekda Beri Pesan Tegas soal Keberlanjutan

“Dalam hal ini, kami berkunjung ke Dewan Pers untuk menggali lebih banyak informasi, apa saja yang bisa dibagikan (sharing) untuk pemahaman kami di Prokompim maupun teman-teman media di Badung,” ujarnya.

Edi Putrana berharap Dewan Pers dapat memberikan arahan dan solusi konkret terhadap persoalan pemberitaan, terutama informasi yang tidak berdasarkan data dan fakta. Menurutnya, misinformasi, disinformasi hingga hoaks berpotensi memicu kesalahpahaman publik dan merugikan pihak tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, menegaskan bahwa Dewan Pers terbuka menerima pengaduan dari masyarakat maupun instansi pemerintah yang menemukan dugaan persoalan dalam produk jurnalistik.

Baca Juga  Yadnya Resik Hadir di Badung, Solusi Nyata Atasi Sampah Sisa Upakara

“Apabila dari pihak Pemkab menerima informasi-informasi seperti itu dan memerlukan melaporkan kepada Dewan Pers, kami persilakan saja. Jadi Dewan Pers akan terbuka apabila ada pengaduan-pengaduan,” ujarnya.

Rosarita menjelaskan, setiap pengaduan akan melalui proses verifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Dewan Pers dapat memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk mediasi.

Penyelesaian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi berupa kewajiban media memberikan hak jawab atau hak koreksi kepada pihak yang dirugikan.

Selain sengketa pemberitaan, pertemuan juga membahas aturan kemitraan pemerintah daerah dengan perusahaan pers. Mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kerja sama diarahkan untuk mengutamakan perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers.

Baca Juga  Siswi SMA Taruna Nusantara Titipkan Harapan Masa Depan pada Prabowo

Pelaksanaannya juga wajib memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan media harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendukung lainnya.

Melalui pertemuan ini, Pemkab Badung berharap tata kelola kemitraan media semakin transparan dan sesuai aturan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa diharapkan berjalan melalui mekanisme yang tepat tanpa mengabaikan kebebasan pers, independensi media, serta tanggung jawab jurnalistik.

Sinergi pemerintah dan insan pers pun diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya masyarakat.(*)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Paling Popular

error: Konten dilindungi hak cipta.