Klungkung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat kualitas layanan publik melalui percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
Upaya ini dilakukan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas dasar yang lebih layak, merata, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Klungkung menyiapkan sejumlah proyek prioritas yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan 2026. Program ini mendapatkan dukungan pembiayaan melalui pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp 229.927.309.800, yang tercatat pada pos pembiayaan daerah dalam APBD 2026. Dana tersebut akan diarahkan untuk melaksanakan 18 program strategis, terutama di sektor infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan.
Pinjaman daerah ini sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari DPRD Klungkung, yang dipertegas melalui Keputusan DPRD Klungkung Nomor 24 Tahun 2025 dan disampaikan dalam Rapat Paripurna Kedua terkait persetujuan Ranperda APBD 2026.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menegaskan bahwa pinjaman ke PT SMI merupakan langkah penting untuk mengakselerasi pembangunan di tengah kondisi fiskal yang menurun akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
“Pinjaman ini sangat strategis karena kondisi APBD Tahun Anggaran 2026 masih defisit cukup besar, salah satunya karena belanja yang meningkat untuk pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Bupati Satria, Rabu (3/12/25).
Selain melalui skema pinjaman daerah, Pemkab Klungkung juga mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung sejumlah kegiatan fisik yang direncanakan pada 2026.
Bupati Satria berharap masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap tahapan pembangunan. Pemerintah daerah, tegasnya, akan merealisasikan program strategis secara bertahap demi meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan antarkawasan.
Program infrastruktur 2026 menjadi pijakan penting bagi Klungkung untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus memastikan layanan publik dapat dijangkau masyarakat lebih cepat, aman, dan nyaman.(*)
