Denpasar, warnaberita.com – Ketimpangan pembangunan antara Badung Utara dan Selatan kembali menjadi sorotan. Dari isu itulah, Putu Nova Christ Andika Graha Parwata menghadirkan gagasan tata ruang berkeadilan yang mengantarkannya meraih gelar doktor.
Putu Nova Christ Andika Graha Parwata resmi meraih gelar doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana setelah menjalani ujian terbuka promosi doktor di Kertasabha Convention Hall FH Unud, Rabu (20/5/2026).
Keberhasilan tersebut diraih melalui disertasi berjudul Konsepsi Pengaturan Tata Ruang Yang Berkeadilan Perspektif Kepariwisataan di Kabupaten Badung. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan berbasis potensi wilayah, khususnya dalam sektor pariwisata.
Ditemui usai sidang terbuka, Dr. Putu Nova Christ Andika Graha Parwata mengatakan, konsep yang diusungnya menitikberatkan pada keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah di Badung.
“Sehingga nantinya dalam tulisan saya ini, bisa dipakai untuk mencerminkan kesejahteraan yang ada di Badung, sehingga tidak timbul ketimpangan ataupun emm kecongkakan yang ada di Badung, sehingga nantinya masyarakat bisa emm ikut serta ataupun bisa berpartisipasi di dalam emm tata ruang yang ada di Kabupaten Badung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbedaan karakteristik wilayah Badung Utara dan Selatan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan tata ruang. Badung Utara dinilai memiliki potensi agrowisata, sementara Badung Selatan berkembang pesat sebagai kawasan pariwisata.
“Betul. Dengan tadi yang disampaikan dengan grafik geologis yang ada di Kabupaten Badung, maupun Badung Utara kita compare ataupun kita bandingkan dengan Badung Selatan. Di sini dengan RTRW dan RDTR itu kan sudah jelas,” jelasnya.
Menurutnya, fokus utama bukan sekadar membahas ketimpangan, melainkan menciptakan nilai ekonomi yang merata. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengadopsi konsep pembangunan dari Badung Selatan untuk dikembangkan di Badung Utara.
“Sebenarnya bukan ketimpangan yang kita bicarakan dalam disertasi ini, tetapi bagaimana menyejahterakan dengan nilai ekonomis yang merata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendorong pemerataan melalui kebijakan yang tepat dan sosialisasi kepada masyarakat. Potensi di setiap kecamatan harus dimaksimalkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau kebijakan sekarang tergantung daripada emm pemerintah daerah untuk setidaknya mengembangkan ataupun bersosialisasi terhadap masyarakat yang ada di wilayah ataupun di kecamatan masing-masing,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa persoalan utama bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada pengawasan dan implementasi aturan yang belum optimal.
“Mungkin tidak ada kekurangan, tetapi hanya pengawasan daripada regulasi yang sudah ada,” katanya.
Melalui disertasinya, Putu Nova berharap konsep tata ruang berkeadilan dapat menjadi rujukan jangka panjang (ius constituendum) bagi pembangunan di Kabupaten Badung, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.(*)
