Jakarta, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur daerah melalui terobosan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan dengan audiensi Bupati Klungkung I Made Satria bersama jajaran ke PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, yang berlangsung di Kantor PT PII, Gedung Capita Place Lantai 7, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/26).
Dalam pertemuan itu, Bupati Klungkung I Made Satria hadir bersama Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra dan didampingi Sekretaris Bappeda Kabupaten Klungkung Desi Suartika. Rombongan Pemkab Klungkung diterima langsung oleh Astu Gagono Kendarto dari Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, Vice President Guidance and Consultation PT PII Fahrizal Sukma, serta Analis Kebijakan Pajak Kementerian Dalam Negeri Mirni Sumiyati.
Audiensi ini menjadi langkah awal Pemkab Klungkung untuk menjajaki peluang kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU dipandang sebagai alternatif strategis untuk menjawab keterbatasan fiskal daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.
Melalui forum tersebut, Pemkab Klungkung melakukan konsultasi awal terkait potensi proyek-proyek infrastruktur yang memungkinkan dikembangkan dengan skema KPBU. Pembahasan mencakup mekanisme kerja sama, tahapan pelaksanaan, hingga bentuk dukungan dan pendampingan yang dapat diberikan oleh PT PII bersama kementerian dan lembaga terkait.
Bupati Klungkung menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan daya saing daerah. Dengan memanfaatkan skema KPBU, pemerintah daerah berharap dapat menghadirkan infrastruktur yang lebih berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Klungkung.
Ke depan, hasil audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan pemetaan lebih mendalam terhadap proyek prioritas daerah. Pemkab Klungkung juga berkomitmen memperkuat kapasitas perencanaan dan kesiapan proyek agar selaras dengan ketentuan KPBU. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan badan usaha diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung.(*)
