Bangli, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Bangli bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden dan Pemerintah Provinsi Bali terkait penguatan tata kelola lingkungan dan sosial. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.
Rakor yang berlangsung di Gedung Bukti Mukti Bhakti Kantor Bupati Bangli, Senin (23/2/26) itu turut dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, Wakil Ketua DPRD Bangli, jajaran Forkopimda, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD, camat, hingga lurah dan perbekel se-Kabupaten Bangli.
Sekretaris Daerah Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, dalam laporannya menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan langkah konkret menindaklanjuti arahan Presiden RI pada 2 Februari 2026 serta instruksi Gubernur Bali. Pemerintah daerah pun memfokuskan perhatian pada enam isu strategis yang dinilai krusial bagi keberlanjutan daerah.
Enam fokus tersebut meliputi kebersihan lingkungan, penataan reklame, penataan kabel jaringan, penanganan kemacetan, penguatan keamanan wilayah, serta pengetatan perizinan.
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dalam paparannya menegaskan pentingnya regulasi sebagai landasan utama dalam menjalankan berbagai program penataan daerah. Ia memaparkan sejumlah payung hukum yang menjadi dasar kebijakan, mulai dari UU Nomor 18 Tahun 2008 hingga Instruksi Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2025 tentang Gerakan Bersama Mengelola Sampah Mewujudkan Bangli yang Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (Gema Bangli Bisa).
“Kondisi lingkungan kita terancam jika sampah dibuang sembarangan. Kita harus bergerak serentak melalui gotong royong rutin di tingkat Banjar bersama PKK minimal sebulan sekali, serta ‘Jumat Bersih’ bagi seluruh ASN di tiap OPD,” tegas Bupati.
Selain pengelolaan sampah, perhatian khusus juga diberikan pada kondisi Danau Batur yang menjadi salah satu kawasan strategis di Bangli. Bupati menyoroti sejumlah persoalan yang mengancam kelestarian danau, mulai dari maraknya eceng gondok, perambahan hutan untuk fasilitas pariwisata, hingga menurunnya kualitas air.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bangli menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pembersihan eceng gondok secara berkala, pemanfaatan eco-enzym untuk menjaga kualitas air, serta kegiatan pemungutan sampah di pesisir danau yang melibatkan seluruh unsur ASN dan masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyoroti persoalan polusi visual akibat menjamurnya spanduk, baliho, reklame, serta kabel jaringan telekomunikasi dan kabel listrik yang semrawut.
Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan penertiban secara tegas terhadap reklame ilegal, rusak, maupun yang sudah kedaluwarsa. Penataan juga akan menyasar kabel-kabel jaringan yang tidak tertata rapi agar tidak mengganggu estetika kota maupun keselamatan masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Bangli berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan wilayah dapat berjalan optimal serta berkelanjutan.(*)
