Oleh: Dr. Putu Purnama Dewi, S.E., M.Si., CSRA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Undiknas
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada tahun 2026 mencerminkan optimisme pemerintah terhadap daya tahan ekonomi nasional. Angka ini sering terdengar normatif, namun sesungguhnya menyimpan tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, hingga tekanan perubahan iklim. Pertanyaannya bukan sekadar “apakah” target ini bisa dicapai, melainkan “bagaimana” pertumbuhan tersebut diwujudkan secara berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selama beberapa tahun terakhir, konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), daya beli masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga laju pertumbuhan.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin semata, tetapi sebagai prasyarat utama agar konsumsi domestik tetap menjadi mesin pertumbuhan yang andal.
Di sisi lain, investasi menjadi motor penggerak yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada angka statistik atau berkembang menjadi kekuatan struktural jangka panjang.
Perbaikan iklim usaha, penyederhanaan perizinan, serta pembangunan infrastruktur harus benar-benar mampu menarik investasi yang berkualitas yang bermakna bahwa investasi yang menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan mendorong adanya transfer teknologi.
Tanpa hal tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Ekspor juga masih memiliki peran strategis, meskipun tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan seperti era komoditas boom. Tantangan global justru menuntut Indonesia untuk mempercepat transformasi struktur ekspor, dari berbasis bahan mentah menuju produk bernilai tambah.
Hilirisasi industri, penguatan manufaktur, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital menjadi langkah penting agar perekonomian nasional tidak mudah terguncang oleh fluktuasi harga komoditas dunia.
Namun, pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak akan bermakna jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi digital merupakan fondasi utama bagi peningkatan produktivitas.
Transformasi digital, baik di sektor publik maupun swasta, membuka peluang efisiensi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di wilayah tertentu saja. Ketimpangan antarwilayah dan tingginya sektor informal masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan inklusivitas, pertumbuhan ekonomi berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan wilayah, yang pada akhirnya justru melemahkan stabilitas ekonomi itu sendiri.
Pada akhirnya, target pertumbuhan ekonomi 5 persen di tahun 2026 harus dipahami sebagai komitmen bersama, bukan sekadar target teknokratis. Pencapaiannya menuntut konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Dengan pengelolaan ekonomi yang prudent, reformasi struktural yang berkelanjutan, dan fokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan, target tersebut tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaya saing. (*)
