Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung mempertegas komitmennya dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan digitalisasi data perlindungan sosial. Mulai tahun ini, capaian pelaksanaan Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) resmi ditetapkan sebagai salah satu indikator penilaian Mangupura Award.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan Aksi PSBS di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (2/7/2026). Rapat dihadiri Sekda IB. Surya Suamba bersama jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, perbekel, dan lurah.
Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan administrasi, tetapi harus memastikan perubahan nyata di lapangan. Ia meminta jajaran kecamatan hingga desa melakukan validasi data distribusi komposter, sarana pengelolaan, serta tingkat pemilahan sampah oleh masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan perubahan benar-benar terjadi di masyarakat. Jika sampah organik dijemput rutin, warga akan terbiasa memilah sampah dari rumah dan membentuk budaya baru,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menginstruksikan agar APBDes diprioritaskan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah, mulai dari penyediaan armada, penguatan TPS3R, hingga fasilitas pengolahan organik. Penilaian Mangupura Award nantinya mencakup pemilahan rumah tangga, optimalisasi TPS3R, pengurangan residu ke TPA, keterlibatan desa adat, hingga peran pelaku usaha.
Tak hanya fokus pada sampah, Pemkab Badung juga mempercepat digitalisasi data perlindungan sosial sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, serta pemerintah kecamatan dan desa diminta segera memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan agar tepat sasaran.
Bupati juga mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik. Integrasi data kependudukan dan perlindungan sosial diharapkan memperkuat akurasi penyaluran bantuan sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Sementara itu, Kepala DLHK Badung Made Rai Warastuthi melaporkan hingga awal Juli 2026 sebanyak 91 persen atau 122.951 dari 134.270 kepala keluarga di 62 desa/kelurahan telah terdata.
“Pendataan ini menjadi pondasi utama untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu validasi dan pengawasan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat, baik melalui penyediaan sarana, edukasi, maupun pembinaan masyarakat,” ujarnya.
Hasil evaluasi menunjukkan 17 desa/kelurahan masuk kategori sangat baik, 10 wilayah kategori baik, 22 wilayah kategori menengah, dan 13 wilayah masih menjadi prioritas. Saat ini Badung memiliki 47 unit TPS3R dengan kapasitas 298,2 ton per hari. Dari total timbulan sampah 876,1 ton per hari, sebanyak 70,2 persen telah berhasil dikelola, sementara sisanya terus ditekan melalui penguatan sistem dari hulu hingga hilir.
“Target kami adalah mewujudkan Badung mandiri dalam pengelolaan sampah. Seluruh sektor harus bergerak bersama, mulai dari rumah tangga, desa, sekolah, pasar, HOREKA, kawasan pariwisata, hingga pelaku usaha. Semakin besar sampah yang dapat dikelola dari sumbernya, semakin kecil residu yang berakhir di TPA,” kata Kepala DLHK.
Partisipasi masyarakat juga terus diperluas melalui 207 bank sampah aktif, pembinaan 662 satuan pendidikan dengan 99.250 siswa, serta penerapan pemilahan sampah di sektor perdagangan dan usaha. Pemerintah optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor, Badung mampu mewujudkan lingkungan bersih, hijau, dan berkelanjutan.(*)
