Badung, warnaberita.com – Komitmen memperbaiki tata kelola daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Badung saat berbagai catatan strategis DPRD langsung direspons cepat oleh Bupati.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Badung, Senin (13/7/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Hadir pula Sekretaris Daerah IB Surya Suamba, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah, serta tenaga ahli fraksi DPRD Badung.
Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang memuat masukan, saran, serta catatan strategis terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Pandangan ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Seusai rapat, Bupati Adi Arnawa mengapresiasi seluruh pandangan yang disampaikan fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut mencerminkan kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi secara umum menyetujui bahwa ranperda itu disahkan, tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Gubernur Bali nantinya sehingga setelah itu baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua dari persetujuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ada juga beberapa catatan yang kami lihat dan kami perhatikan dari fraksi-fraksi terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum dan Badung khususnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah catatan fraksi menyoroti isu krusial seperti kemacetan, estetika penataan kabel, pengelolaan sampah, banjir, hingga potensi kriminalitas yang berdampak langsung pada sektor pariwisata.
“Termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar yang memang harus ditertibkan. Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi tentu saya selaku pemerintah tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD. Yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat. Tentu kami eksekutif akan segera melakukan langkah-langkah seperti itu juga dan dan terbukti juga mungkin bahwa saat ini sedang on progress sekarang beberapa infrastruktur yang kami sedang bangun,” jelasnya.
Bupati memastikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui langkah konkret yang saat ini telah berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran mobilitas dan kualitas lingkungan di Badung.(*)
