Ada pemandangan yang belakangan ini mengusik rasa nyaman masyarakat Bali: kendaraan mengular panjang di sejumlah SPBU.
Pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Ada yang datang sejak pagi, ada yang berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya, bahkan ada yang harus menunda aktivitas karena bahan bakar sulit diperoleh.
Bagi sebagian orang, antrean di SPBU mungkin hanya dianggap sebagai persoalan teknis: pasokan terlambat, stok menipis, kemudian pasokan kembali didatangkan.
Namun, bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada mobilitas, persoalannya jauh lebih besar. Ketika BBM tersendat, ekonomi rakyat ikut tersendat.
Bali bukan hanya pulau pariwisata. Bali adalah ruang hidup jutaan masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, petani, nelayan, pengemudi, pekerja pariwisata, pelaku UMKM, pegawai, mahasiswa, dan berbagai profesi lainnya. Hampir semuanya membutuhkan mobilitas, dan mobilitas membutuhkan energi.
Antrean BBM Bukan Sekadar Persoalan Antrean
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap fenomena antrean panjang di SPBU. Antrean bukan sekadar barisan kendaraan.
Di balik satu sepeda motor yang mengantre, mungkin ada seorang pengemudi ojek daring yang kehilangan kesempatan mendapatkan order. Di balik sebuah mobil pikap, mungkin ada pedagang yang terlambat mengirim barang. Di balik kendaraan seorang petani, mungkin ada hasil pertanian yang harus segera dibawa ke pasar. Di balik kendaraan wisatawan, ada aktivitas pariwisata yang sedang berjalan.
Artinya, waktu yang terbuang di SPBU memiliki nilai ekonomi. Jika seorang pekerja menghabiskan tiga jam untuk mengantre BBM, maka tiga jam produktivitasnya hilang. Jika ribuan masyarakat mengalami hal yang sama, maka kerugian ekonominya tentu tidak dapat dianggap kecil.
Kita sering menghitung berapa liter BBM yang tersedia. Tetapi kita jarang menghitung berapa jam produktif masyarakat yang hilang akibat kelangkaan BBM. Padahal, dalam perspektif ekonomi, waktu adalah sumber daya.
Bali Sangat Bergantung pada Mobilitas
Persoalan BBM menjadi semakin penting karena struktur ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas manusia dan barang.
Pariwisata membutuhkan transportasi. Hotel membutuhkan distribusi bahan makanan. Restoran membutuhkan pasokan. UMKM membutuhkan kendaraan untuk mengambil bahan baku dan mengirim produk. Petani membutuhkan energi untuk kegiatan produksi dan distribusi. Nelayan membutuhkan BBM untuk melaut. Masyarakat desa membutuhkan kendaraan untuk mengakses pusat pelayanan, pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Karena itu, BBM bukan hanya komoditas.
BBM adalah salah satu infrastruktur ekonomi yang memungkinkan Bali bergerak.
Ketika pasokan terganggu, dampaknya dapat menyebar dari satu sektor ke sektor lainnya. Inilah yang harus kita pahami bersama.
Jangan Hanya Melihat Antrean, Lihat Efek Dominonya
Kelangkaan BBM memiliki potensi efek domino.
Pertama, waktu masyarakat terbuang.
Kedua, produktivitas menurun.
Ketiga, biaya transportasi meningkat.
Keempat, biaya distribusi barang meningkat.
Kelima, harga barang berpotensi ikut meningkat.
Keenam, daya beli masyarakat dapat tertekan.
Ketujuh, pelaku UMKM dapat mengalami penurunan margin keuntungan.
Jika kondisi berlangsung lama, persoalan BBM dapat berubah menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, penyelesaian kelangkaan BBM tidak boleh hanya berorientasi pada bagaimana mengurai antrean. Kita harus memikirkan bagaimana mencegah antrean tersebut terjadi kembali.
Tabanan, Badung, Denpasar dan Daerah Lain Harus Terhubung
Bali memiliki karakter geografis dan ekonomi yang unik. Mobilitas masyarakat tidak berhenti pada batas administrasi kabupaten.
Pekerja dari Tabanan dapat bekerja di Badung. Masyarakat dari Gianyar dapat beraktivitas di Denpasar. Distribusi hasil pertanian dari Tabanan dan Bangli bergerak menuju pasar-pasar perkotaan. Produk UMKM dari desa dipasarkan ke pusat-pusat pariwisata. Wisatawan yang menginap di Badung dapat melakukan perjalanan ke Tabanan, Gianyar, Bangli, Karangasem, Buleleng, maupun Jembrana. Semua membutuhkan transportasi.
Karena itu, distribusi BBM juga harus melihat Bali sebagai satu ekosistem ekonomi, bukan sekadar kumpulan wilayah administratif.
Jangan sampai satu daerah memiliki pasokan relatif aman sementara daerah lain mengalami kekosongan tanpa koordinasi yang memadai.
Diperlukan sistem distribusi yang mampu membaca kebutuhan Bali secara menyeluruh.
UMKM Bali Jangan Sampai Menjadi Korban
Kelompok yang sangat rentan terhadap gangguan BBM adalah UMKM. Pelaku UMKM sering kali tidak memiliki modal besar dan cadangan biaya operasional yang panjang.
Ketika harga dan biaya transportasi meningkat, margin keuntungan mereka langsung tertekan. Pedagang makanan harus mengambil bahan baku. Pengusaha katering harus mengantar pesanan. Pengrajin harus mengirim produk. Pedagang pasar harus mengambil barang dari pemasok. Pelaku usaha pariwisata harus mengangkut perlengkapan. Semua membutuhkan mobilitas.
Jika BBM sulit diperoleh, biaya operasional meningkat. Jika biaya meningkat, pelaku usaha menghadapi pilihan sulit: menaikkan harga atau mengurangi keuntungan.
Jika harga dinaikkan, konsumen dapat mengurangi pembelian. Jika harga tidak dinaikkan, keuntungan pelaku usaha menyusut.
Dalam kondisi demikian, UMKM menjadi pihak yang menanggung tekanan paling besar.
Karena itu, kebijakan BBM juga harus dibaca sebagai kebijakan perlindungan ekonomi rakyat.
Petani dan Nelayan Juga Harus Mendapat Perhatian
Jangan sampai pembahasan kelangkaan BBM hanya berpusat di wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata. Bali juga memiliki masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Petani membutuhkan BBM untuk berbagai kegiatan produksi dan transportasi. Nelayan membutuhkan BBM untuk melaut. Ketika BBM sulit diperoleh, biaya produksi meningkat. Jika biaya produksi meningkat, pendapatan bersih dapat menurun.
Dan pada akhirnya, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap harga produk pertanian dan perikanan yang diterima konsumen. Jadi, persoalan BBM memiliki hubungan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Jangan Menyalahkan Masyarakat Semata
Dalam situasi kelangkaan, masyarakat sering diimbau agar tidak melakukan “panic buying”.
Imbauan tersebut tentu penting. Masyarakat harus membeli sesuai kebutuhan. Namun, pemerintah dan penyedia BBM juga harus memahami mengapa kepanikan dapat terjadi.
Ketika seseorang tidak yakin apakah besok BBM tersedia, wajar jika muncul kekhawatiran. Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, BBM bukan barang yang dibeli untuk disimpan tanpa tujuan. BBM adalah bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Karena itu, mengatasi kepanikan harus dimulai dengan memberikan kepastian.
Kepastian pasokan, kepastian informasi dan kepastian bahwa masyarakat tidak akan dibiarkan menghadapi kelangkaan sendirian.
Informasi Harus Menjadi Bagian dari Pelayanan Publik
Dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat membutuhkan informasi yang sederhana tetapi akurat.
SPBU mana yang tersedia?
Jenis BBM apa yang tersedia?
Kapan pasokan berikutnya datang?
Apakah antrean diperkirakan berlangsung lama?
Apakah masyarakat perlu berpindah ke SPBU lain?
Informasi seperti itu sangat penting.
Di era digital, masyarakat tidak seharusnya dipaksa mencari informasi dari mulut ke mulut.
Pemerintah bersama pihak terkait dapat membangun sistem informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui kondisi pasokan secara cepat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain hanya untuk mencari BBM.
Transparansi informasi dapat mengurangi kepanikan sekaligus mengurangi beban lalu lintas.
Pemerintah Daerah Harus Hadir
Kelangkaan BBM memang berkaitan dengan sistem energi nasional. Namun ketika dampaknya sudah dirasakan masyarakat Bali, pemerintah daerah harus mengambil peran aktif. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, kepolisian, pengelola SPBU, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tersebut tidak boleh hanya dilakukan ketika antrean sudah panjang. Harus ada mekanisme “early warning system”.
Begitu stok mulai mendekati batas aman, pemerintah daerah harus mendapatkan informasi.
Begitu terjadi potensi keterlambatan pasokan, langkah mitigasi harus disiapkan. Begitu antrean mulai meningkat, distribusi dan pengaturan lalu lintas harus segera dilakukan.
Dengan demikian, pemerintah bekerja berdasarkan antisipasi, bukan menunggu krisis membesar.
Pertamina Juga Perlu Mengevaluasi Sistem Distribusi
Pertamina sebagai salah satu aktor utama dalam penyediaan dan distribusi BBM tentu memiliki peran strategis. Penambahan pasokan adalah solusi jangka pendek yang penting.
Namun setelah situasi kembali normal, harus ada evaluasi.
Pertanyaannya sederhana:
Apa yang menyebabkan kekosongan terjadi?
Apakah masalah transportasi?
Apakah masalah jadwal pasokan?
Apakah cadangan terlalu tipis?
Apakah terdapat lonjakan konsumsi?
Apakah sistem distribusi antardaerah belum optimal?
Atau ada faktor lain?
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan dan mudah dipahami. Bukan untuk mencari siapa yang salah. Tetapi agar persoalan yang sama tidak berulang.
Bali Membutuhkan Tata Kelola Energi yang Lebih Tangguh
Krisis selalu memberikan pelajaran. Dari persoalan BBM ini, Bali harus belajar membangun sistem energi yang lebih tangguh.
Ada setidaknya lima agenda yang penting.
Pertama, membangun sistem peringatan dini. Kondisi stok harus dapat dipantau dan diprediksi.
Kedua, memperkuat cadangan operasional. Gangguan distribusi harus dapat dihadapi tanpa langsung membuat masyarakat mengantre panjang.
Ketiga, membangun sistem informasi publik. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Keempat, memperkuat koordinasi lintas wilayah. Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem ekonomi.
Kelima, melakukan evaluasi terbuka setelah krisis. Setiap gangguan harus menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem.
Jangan Menormalisasi Antrean
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah ketika antrean panjang mulai dianggap biasa. Jangan, antrean panjang bukan kondisi normal. Masyarakat tidak seharusnya kehilangan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan kebutuhan energi.
Jika kondisi tersebut berulang, berarti ada persoalan yang harus diperbaiki. Kita tidak boleh membangun budaya:
“Kalau BBM langka, ya antre.”
Justru harus dibangun budaya:
“Kalau BBM berpotensi langka, sistem harus mampu mengantisipasinya.”
Perbedaan kedua kalimat tersebut sangat besar.
Yang pertama adalah budaya reaktif.
Yang kedua adalah budaya tata kelola.
Jangan Biarkan Rakyat Membayar Dua Kali
Pada akhirnya, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang selalu membayar harga dari persoalan distribusi. Masyarakat sudah membayar BBM dengan uang. Jangan sampai mereka juga harus membayar dengan waktu. Jangan sampai harus membayar dengan kehilangan pendapatan. Jangan sampai harus membayar dengan kenaikan harga barang, dan jangan sampai harus membayar dengan menurunnya kualitas hidup.
Bali membutuhkan energi yang cukup, terjangkau, dan tersedia secara pasti. Pariwisata membutuhkan kepastian, UMKM membutuhkan kepastian, Petani membutuhkan kepastian, Nelayan membutuhkan kepastian, Pekerja membutuhkan kepastian dan masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka bangun pagi untuk bekerja, kendaraan mereka dapat bergerak tanpa harus menghabiskan sebagian besar waktunya di antrean SPBU.
Kelangkaan BBM di Bali harus menjadi momentum evaluasi bersama. Bukan momentum untuk saling menyalahkan. Bukan pula sekadar momentum untuk meminta masyarakat bersabar. Yang kita perlukan adalah perbaikan sistem. Dari reaktif menjadi antisipatif, dari tertutup menjadi transparan, dari sektoral menjadi terintegrasi dari sekadar menghitung liter BBM menjadi menghitung dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan tata kelola energi bukan hanya berapa banyak BBM yang berhasil didatangkan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat dapat memperoleh BBM ketika mereka membutuhkannya, dengan waktu yang wajar, harga yang terjangkau, dan tanpa harus kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah.
Bali tidak boleh berhenti karena energi tersendat. Bali harus tetap bergerak dan tugas pemerintah adalah memastikan rakyat memiliki energi untuk bergerak.
Dr. Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H.
Akademisi dan Kaprodi Kewirausahaan STISIP Margarana
