Denpasar, warnaberita.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan psikotes bukan untuk mencari-cari kesalahan pejabat, melainkan untuk mendapatkan gambaran profil karakteristik personal yang lebih utuh dan komprehensif.
Hal ini diungkapkan Koster terkait pelaksanaan psikotes bagi seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertempat di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Udayana, Kampus Sudirman, Denpasar
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Gubernur Bali.
Menurutnya, selama ini penilaian melalui manajemen talenta masih terdapat bias dan tidak sepenuhnya cocok dengan ekspektasi di lapangan.
Maka untuk pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV, Gubernur mengaku belum pernah bertemu langsung dengan para pejabat yang bersangkutan.
Penilaian untuk promosi jabatan hanya berdasarkan portofolio, yang dinilai tidak selalu menggambarkan kompetensi yang sesungguhnya.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Koster menekankan, pejabat Eselon II memiliki peran vital sebagai pimpinan langsung yang menjadi tangan Gubernur dalam mengoperasionalkan program di masing-masing kepala perangkat daerah.
Koster menambahkan, karakter seseorang sangat mempengaruhi perilaku. Secara sosiologi bisa berdampak negatif maupun positif, tergantung darimana yang lebih dominan dan hal itu akan sangat mempengaruhi kinerja serta ekosistem lingkungan kerjanya tersebut.
Gubernur juga memastikan bahwa hasil psikotes tersebut bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur meminta seluruh pejabat untuk meningkatkan kinerja dengan mengerjakan program sesuai matriks yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai aparatur sipil negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” tegas Koster.
Psikotes ini diikuti oleh 40 orang pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.
Ini merupakan bentuk kerjasama Fakultas Kedokteran Unud dan BKPSDM Pemprov Bali guna mendorong kesejahteraan kerja dan kinerja ASN dengan gelar pemetaan profil psikologis pejabat eksekutif. (*)
