Badung, warnaberita.com — Pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak mengalami gangguan pertumbuhan. Pendampingan calon pengantin, pemantauan kesehatan ibu hamil, hingga pemenuhan gizi anak menjadi langkah penting yang terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Badung untuk menekan angka stunting sejak dini.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Badung Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, Rabu (21/10/2026). Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta memimpin rapat tersebut selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung.
Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menjelaskan, RPJMD Kabupaten Badung 2025–2029 menetapkan target prevalensi stunting sebesar 7,20 persen pada 2025, 7 persen pada 2026, 6,80 persen pada 2027, 6,60 persen pada 2028, dan 6,40 persen pada 2029. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), prevalensi stunting Badung pada 2025 tercatat 2,5 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Badung mengoptimalkan Rencana Aksi Daerah 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan 2026. Strategi ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kesadaran masyarakat, akses pangan bergizi, serta optimalisasi peran Posyandu dan kader dalam mendampingi keluarga berisiko stunting.
Sejumlah program juga dijalankan, antara lain Tri Pasti, Badung Bergaya, Dapur Dahsyat, dan Garbasari (Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan). Pemkab Badung turut mendorong Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Krama Badung Sehat atau Mantap Nak Badung, pemberian makanan tambahan bagi anak PAUD Holistik Integratif, serta pemanfaatan pekarangan melalui bantuan bibit sayuran dan ayam petelur bagi keluarga berisiko stunting.
Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta mengatakan, prevalensi stunting Badung pada 2025 tercatat 2,5 persen dan menjadi salah satu yang terendah di Bali. Namun, angka pendataan 2026 mengalami peningkatan seiring perluasan cakupan yang tidak hanya menyasar balita yang datang ke Posyandu, tetapi juga anak yang tercatat melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
“Berdasarkan arahan Bapak Bupati Badung, kita harus mencari cara agar angka stunting di Kabupaten Badung ke depannya bisa ditekan. Karena itu, dalam rapat ini kita memperkuat dua pendekatan penanganan, yaitu intervensi dari hulu dan penanganan terhadap kasus stunting yang sudah terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pencegahan harus dimulai sebelum kehamilan melalui pendampingan calon pengantin dan keluarga berisiko stunting. Kader Posyandu bersama kader pendamping keluarga berperan memberikan edukasi, mendorong pemeriksaan kesehatan, serta membantu pemenuhan kebutuhan vitamin sesuai kondisi masing-masing.
Selain pencegahan, pemerintah juga memperkuat penanganan kasus yang telah ditemukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kader diminta aktif mendatangi masyarakat agar dapat menemukan anak berisiko stunting lebih cepat.
“Kita ingin kader turun langsung ke masyarakat untuk menemukan kasus. Ketika ditemukan anak yang berisiko atau mengalami stunting, kasus tersebut segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kondisi di lapangan secara lebih baik dan menentukan intervensi yang tepat,” tegasnya.
Prioritas intervensi meliputi pemantauan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI berkualitas yang kaya protein hewani, serta skrining dan penanganan balita dengan masalah gizi. Pemerintah juga memperkuat akses air bersih dan sanitasi, imunisasi dasar lengkap, edukasi pola makan seimbang, validasi data, serta peningkatan kapasitas kader.
Melalui koordinasi lintas sektor dan program terintegrasi, Pemkab Badung berharap pencegahan serta penanganan stunting berjalan lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.(*)
