Tabanan, warnaberita.com – Penguatan kelembagaan menjadi kunci agar program pemberdayaan keluarga, pengembangan kerajinan daerah, dan pelayanan masyarakat berjalan lebih optimal. Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui tata kelola TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu yang lebih efektif dan terarah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Bunda Rai dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda. Kegiatan berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10/2026).
TP PKK Pusat bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program PKK, Dekranasda, dan Posyandu.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, serta Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian. Sejumlah perwakilan kementerian, lembaga terkait, dan pengurus TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia bagian tengah juga mengikuti kegiatan tersebut.
Bunda Rai mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk memperluas wawasan, menyelaraskan program, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan dan pemahaman yang penting untuk meningkatkan peran PKK, Dekranasda, dan Posyandu di Kabupaten Tabanan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi ini dan berkomitmen untuk terus bersinergi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Dalam agenda tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai arah kebijakan pembangunan nasional untuk penguatan kelembagaan Dekranasda, PKK, dan Posyandu dari Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Pembahasan berlanjut pada peran pemerintah daerah dalam perencanaan program, transformasi tata kelola Gerakan PKK dan Posyandu, serta penguatan kepemimpinan dan akuntabilitas kelembagaan. Peserta juga memperoleh pemaparan mengenai strategi penguatan dukungan anggaran daerah dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
Kegiatan ini turut diisi penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan keluarga dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Tabanan menegaskan komitmen daerah untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan. Melalui tata kelola yang semakin kuat, program PKK, Dekranasda, dan Posyandu diharapkan mampu mendorong pemberdayaan keluarga, mengembangkan potensi kerajinan lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan.(*)
