Tabanan, warnaberita.com – Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan, tetapi harus dimulai dari pembenahan sistem pemerintahan. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Rabu (11/11/2026).
Rakor ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan di seluruh perangkat daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, Penanggung Jawab Wilayah Bali dan Papua Barat serta Wilayah Papua dan Papua Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala perangkat daerah Pemkab Tabanan.
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas inisiatif dan pendampingan dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan strategis ini,” ungkapnya.
Sanjaya menegaskan, pemerintah daerah harus terus membenahi sistem pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut membutuhkan pengawasan dan akuntabilitas agar penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menempatkan penguatan tata kelola sebagai bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM).
Tak hanya pembenahan administrasi, Sanjaya turut mendorong percepatan transformasi pemerintahan digital melalui integrasi data dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif, sekaligus memastikan tidak ada pungutan liar maupun praktik korupsi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Sanjaya menilai pendampingan KPK RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi memiliki peran penting dalam pembinaan, pencegahan, serta pengawasan. Melalui forum ini, Pemkab Tabanan berharap memperoleh kesamaan persepsi dan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kinerja setiap perangkat daerah.
“Manfaatkan momentum rakor ini untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergitas antarperangkat daerah, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.
Melalui koordinasi bersama KPK RI ini, Pemkab Tabanan menargetkan penguatan sistem pemerintahan yang semakin transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.(*)
