Badung, warnaberita.com – Penyusutan bibir Pantai Kuta akibat abrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Meski penataan kawasan pantai telah berjalan, upaya pengisian kembali pasir atau replenishment hingga kini belum terealisasi. DPRD Badung pun mendesak percepatan proyek tersebut dan memastikan dukungan anggaran melalui APBD 2027.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan Pemkab Badung siap mengalokasikan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan lebar Pantai Kuta. Kendati pelaksanaan proyek berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), ia berharap koordinasi lintas instansi segera membuahkan progres nyata.
“Kami berharap mudah-mudahan ada progres lagi, meski kami tidak mengetahui secara pasti kendalanya. Dari pihak DPRD Badung, dukungan anggaran melalui APBD tahun 2027 sudah disiapkan,” ujar Anom Gumanti saat menghadiri Aksi Bersih Pantai di kawasan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Anom Gumanti, pembagian kewenangan antarlembaga tidak boleh membuat penanganan abrasi berjalan berlarut-larut. DPRD bersama Pemkab Badung turut bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan pesisir dari sekitar Beachwalk ke arah utara hingga wilayah Canggu.
Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung meningkatkan koordinasi teknis dengan instansi terkait. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab lambatnya progres, termasuk berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.
“Kami akan meminta teman-teman di jajaran teknis, khususnya Dinas PUPR, untuk menindaklanjuti dan terus berkoordinasi. Harus diketahui apa yang menyebabkan progresnya sedikit lambat,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang teridentifikasi berkaitan dengan kesiapan kapal laut untuk mengangkut pasir. Kendala armada tersebut sebelumnya juga telah dibahas Komisi II DPRD Badung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Anom Gumanti berharap persoalan teknis maupun faktor alam dapat segera diatasi sehingga pekerjaan replenishment tidak kembali tertunda pada 2027.
Dari sisi target, pengisian pasir diharapkan mampu mengembalikan lebar Pantai Kuta hingga sekitar 100 meter. Namun, jika kondisi alam tidak memungkinkan, penambahan lebar 30 hingga 40 meter pun dinilai sudah memberikan dampak signifikan bagi pemulihan kawasan pesisir.
Lebih dari sekadar mempercantik destinasi wisata, Anom menilai replenishment menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlanjutan Pantai Kuta. Pemulihan bibir pantai juga berkaitan dengan rencana pemerintah pusat mengoperasikan kereta pantai.
“Bagaimana mengoperasikan kereta itu kalau bibir pantai kita tidak ada. Kami berharap hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau Pemerintah Kabupaten Badung, tentu sudah pasti siap,” pungkasnya.
DPRD Badung berharap dukungan APBD 2027 serta koordinasi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat mampu mempercepat realisasi replenishment. Dengan demikian, pemulihan Pantai Kuta tidak hanya menjaga daya tarik pariwisata Bali, tetapi juga mendukung pengembangan fasilitas dan infrastruktur pesisir ke depan.(*)
