Tabanan, warnaberita.com – Di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD menyepakati postur APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,137 triliun lebih. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam menentukan arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan.
Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas komitmen menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Adapun APBD Tabanan 2027 yang disepakati mencakup pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah Rp2,119 triliun lebih, serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.
Sanjaya menegaskan, pengelolaan anggaran harus mengutamakan efektivitas, efisiensi, serta program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita menyadari bahwa tantangan keuangan ke depan menuntut kebijaksanaan kita bersama. Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegas Bupati Sanjaya.
Ia berharap APBD 2027 mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Ranperda APBD akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk menjalani evaluasi.
Selain persetujuan APBD, dalam Rapat Paripurna ke-17 Bupati Sanjaya juga menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga Ranperda strategis.
Ketiganya meliputi Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, tercatat 26 kasus pada 2020, meningkat menjadi 82 kasus pada 2024, dan masih mencapai 72 kasus pada 2025.
Melalui Ranperda tersebut, Pemkab Tabanan mendorong penguatan koordinasi, edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, hingga pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, pembentukan dan penguatan kelembagaan BPBD dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2025, Kabupaten Tabanan memiliki skor 116,72 dengan kategori risiko sedang.
Adapun perubahan regulasi Perumda Tirta Amertha Buana diarahkan untuk menyesuaikan ketentuan organisasi dan kepegawaian dengan regulasi terbaru, sekaligus meningkatkan tata kelola perusahaan dan kualitas pelayanan air minum.
Dalam laporan Badan Anggaran, Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana turut menekankan optimalisasi pendapatan daerah dengan memperhatikan urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Sanjaya berharap seluruh kesepakatan dan tiga Ranperda tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan sesuai prosedur. Sinergi eksekutif, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).(*)
