Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan. Pemkab Badung bahkan menyiapkan anggaran Rp1,16 triliun pada 2026 untuk memastikan berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (30/9/2026).
Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku Ketua TKPK Badung memimpin langsung rapat yang dihadiri Kepala BPS Badung Made Bimbo Abdi, pimpinan OPD terkait, serta para camat se-Kabupaten Badung. Sementara itu, para perbekel dan lurah mengikuti rapat secara daring.
Dalam rapat tersebut, Wabup Bagus Alit Sucipta mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan Badung pada 2025 yang mencapai 1,9 persen. Angka tersebut turun 0,4 persen dibandingkan 2024 yang berada pada 2,23 persen.
Capaian itu turut mengantarkan Badung meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam ajang penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,16 triliun pada tahun 2026. Anggaran masif tersebut difokuskan pada empat bidang utama yang diampu oleh instansi terkait yakni Bidang Pangan, Papan, dan Sandang, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Adat, Agama, dan Budaya, Bidang Jaminan Sosial, Sosial, dan Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan juga harus berjalan seiring dengan visi dan misi kepala daerah melalui Sapta Kriya Adicipta, terutama misi kedua yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Wabup Bagus Alit Sucipta meminta seluruh OPD bersama perangkat desa dan kelurahan mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
“Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan terus diperkuat. Melalui sinergi yang kuat dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga Banjar, kita optimis target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi kebahagiaan Krama Badung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung I Made Wira Dharmajaya melaporkan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen.
Pemkab Badung juga telah menetapkan target angka kemiskinan pada 2030 berada di kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen.
“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” pungkasnya.(*)
