Denpasar, warnaberita.com – Universitas Warmadewa bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2026 dan sosialisasi tugas serta fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berlangsung di Ruang Ajna Dewi Universitas Warmadewa, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang melibatkan mahasiswa, civitas akademika Universitas Warmadewa dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali dan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Limansyah Hidayat Salehuddin yang juga hadir secara daring ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara sekaligus mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi daerah.
Rektor Universitas Warmadewa I Gede Suranaya Pandit mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam pengembangan pendidikan dan penelitian.
Melalui forum ini, dosen dan mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan fiskal, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta perkembangan perekonomian nasional dan regional.
“Harapan kami, hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Warmadewa tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin riset yang dikembangkan mampu mendorong hilirisasi komoditas perkebunan, seperti kakao dan kelapa di Bali, serta komoditas lainnya di tingkat nasional, termasuk kelapa sawit,” ujarnya
Hasil penelitian diharapkan tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu diterapkan melalui hilirisasi dan pengembangan produk olahan.
Peningkatan kualitas pengolahan kakao, kelapa, dan kelapa sawit dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia.
“Melalui pengembangan teknologi pengolahan dan inovasi produk, kami berharap komoditas perkebunan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki daya saing untuk menembus pasar ekspor internasional,” imbuh Rektor Unwar.
Kerja sama ini juga diharapkan bisa membuka peluang bagi akademisi untuk mengajukan proposal penelitian yang berpotensi memperoleh dukungan pendanaan melalui mekanisme yang tersedia di Kementerian Keuangan, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Bali sesuai ketentuan yang berlaku.
Senada dengan Rektor, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Supendi, juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Warmadewa yang telah menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.
Menurutnya, perguruan tinggi bukan sekadar tempat berlangsungnya sosialisasi kebijakan pemerintah, melainkan pusat lahirnya gagasan, pemikiran kritis, dan inovasi yang dapat berkontribusi terhadap arah pembangunan nasional.
Perguruan tinggi bukan sekadar tempat berlangsungnya sosialisasi kebijakan pemerintah, melainkan pusat lahirnya gagasan, pemikiran kritis, dan inovasi yang dapat berkontribusi terhadap arah pembangunan nasional.
“Jika kita membeli secangkir kopi atau mengantre bahan bakar minyak (BBM), tanpa disadari kita telah ikut berkontribusi membiayai negara,” ujarnya
Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi masyarakat turut berkaitan dengan penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan hingga subsidi energi.
Berdasarkan paparan Kajian Fiskal Regional, perekonomian Bali pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 5,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,58 persen. Nilai perekonomian Bali mencapai Rp89,27 triliun berdasarkan harga berlaku.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka Bali tercatat sebesar 1,52 persen pada Mei 2026, sedangkan tingkat kemiskinan berada di angka 3,44 persen pada Maret 2026. Sementara itu, data perdagangan yang dipaparkan menunjukkan ekspor Bali mencapai US98,96 juta hingga September 2026, menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$47,82 juta.
Meski menunjukkan capaian positif, Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tekanan inflasi yang tercatat sebesar 3,79 persen pada September 2026, pemerataan kesejahteraan, serta kebutuhan untuk memperkuat diversifikasi ekonomi.
Ketergantungan terhadap pariwisata menjadi salah satu alasan pentingnya mendorong sektor produktif lain, seperti pertanian, perkebunan, ekonomi kreatif, dan inovasi berbasis pengetahuan.
Diseminasi ini juga menegaskan pentingnya peran civitas akademika dalam ekosistem keuangan negara. Selain menjadi bagian dari masyarakat yang berkontribusi melalui pajak, akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal kualitas belanja negara melalui riset, analisis, serta kritik berbasis data.
Supendi juga mengungkapkan, dengan pengawasan dan kajian yang kuat, penggunaan APBN diharapkan semakin efektif dalam menekan kemiskinan, memperkuat daya beli, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kolaborasi Kanwil DJPb Provinsi Bali dan Universitas Warmadewa diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret yang menghubungkan kebijakan fiskal, penelitian akademik, dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya jelas, membangun Bali dan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
