Badung, warnaberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung melakukan pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung. Langkah ini menjadi upaya memperkuat pencegahan korupsi sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (10/11/2026).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menghadiri langsung kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, beserta tim.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta, sejumlah anggota DPRD, Sekda IB Surya Suamba, Inspektur Kabupaten Badung, serta seluruh kepala perangkat daerah juga mengikuti rakor tersebut.
Bupati Adi Arnawa menyambut baik pendampingan KPK sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan perbaikan sistem pemerintahan. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah tetap sesuai koridor hukum.
“Saya atas nama Bupati Badung tentu sangat mendukung sekali langkah ini. Bagaimanapun juga, KPK dalam hal ini akan menjadi pendamping dan pembimbing kita, sekaligus menjadi check and balance terhadap tata kelola yang sudah kita lakukan secara bersama-sama,” ungkap Bupati Adi Arnawa.
Ia juga berharap proses evaluasi mampu memastikan seluruh kebijakan Pemkab Badung berjalan sesuai regulasi. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang semakin optimal kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini memang benar-benar sesuai dengan regulasi dan arahan dari KPK RI. Dengan begitu, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Badung yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan komitmen legislatif untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan tersebut mencakup perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kasatgas V.2 Direktorat Korsup KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menjelaskan bahwa pendekatan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) kini disederhanakan dan difokuskan sebagai parameter pendampingan bagi pemerintah daerah.
Melalui rakor ini, Pemkab Badung diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara rapat koordinasi oleh seluruh unsur pimpinan daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Badung.(*)
