Badung, warnaberita.com – DPRD Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran mencapai Rp12,70 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Badung.
Dalam laporan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari proyeksi awal Rp11,63 triliun menjadi Rp11,76 triliun atau bertambah sekitar Rp135,08 miliar. Kenaikan tersebut ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari Rp10,90 triliun menjadi Rp10,97 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer juga mengalami kenaikan dari Rp729,99 miliar menjadi Rp798,01 miliar. Di sisi belanja, DPRD bersama pemerintah daerah melakukan rasionalisasi cukup besar.
Belanja daerah yang semula dirancang sebesar Rp13,37 triliun disesuaikan menjadi Rp11,89 triliun. Rinciannya, belanja operasi ditetapkan sekitar Rp7,11 triliun, belanja modal Rp2,76 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp145,42 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp1,86 triliun.
Penyesuaian tersebut berdampak signifikan terhadap postur fiskal daerah. Defisit anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,74 triliun berhasil ditekan menjadi Rp127,89 miliar. Dengan pembiayaan netto sebesar Rp127,89 miliar, proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2027 ditetapkan nihil atau Rp0. Secara keseluruhan, total RAPBD Badung 2027 disepakati sebesar Rp12.705.566.902.135 atau sekitar Rp12,70 triliun.
Selain RAPBD 2027, rapat paripurna juga menyampaikan hasil pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis. Ketiganya meliputi Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan air bersih, Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Jamkrida Bali) guna memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM, serta Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas sinergi dan kerja sama selama proses pembahasan berlangsung.
Menurutnya, penyelesaian pembahasan RAPBD dan sejumlah produk hukum daerah tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Badung dan seluruh jajarannya atas segala kerja sama dan ketekunannya mengikuti seluruh proses pembahasan yang mencerminkan semangat kebersamaan, sehingga dokumen penganggaran dan produk hukum daerah dapat diselesaikan tepat waktu,” ungkapnya.
Setelah Nota Kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD Kabupaten Badung ditandatangani, dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk menjalani evaluasi.
Sementara itu, tiga Ranperda pendamping akan diajukan untuk mendapatkan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran Badung 2027 berjalan lebih terukur, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat.(*)
