Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, Senin (8/6/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Badung kembali diumumkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa pemberian opini didasarkan pada sejumlah indikator utama. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dan dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut capaian tersebut dengan penuh rasa syukur sekaligus komitmen untuk terus berbenah. Ia mengapresiasi peran BPK RI serta seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD Badung.
“Astungkara ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan termasuk didalamnya aset ini. Ini penting sekali, dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami juga untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster turut mengapresiasi capaian dan rekomendasi BPK RI yang dinilai mampu mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
“Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin. Sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah, maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri jajaran pimpinan daerah se-Bali, termasuk Forkopimda, anggota DPD RI, serta para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-12 ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Badung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(*)
