Badung, warnaberita.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Ketut Sumedana, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi meresmikan Bale Paruman Adhyaksa se-Kabupaten Badung pada di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis (8/5).
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya babak baru dalam penyelesaian masalah hukum berbasis kearifan lokal.
Bale Paruman Adhyaksa merupakan inovasi hukum restoratif, di mana masyarakat desa maupun Desa Adat diberi ruang untuk menyelesaikan konflik hukum melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian. Dengan hadirnya Bale Paruman di masing-masing desa, masyarakat kini memiliki akses penyelesaian konflik yang lebih humanis, cepat, dan sesuai nilai-nilai lokal Bali.
Baca Juga: Ratusan Desa di Tabanan Siapkan Fasilitas Bale Sabha Adhyaksa
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengapresiasi penuh inisiatif ini. "Langkah ini sangat cerdas dalam menjawab tantangan sosial dan hukum di tingkat desa. Bale Paruman memberi jalan keluar melalui dialog dan pemahaman bersama, sesuai norma dan kearifan lokal," ujarnya.
Ia berharap kehadiran Bale Paruman akan memperkuat harmonisasi sosial dan menciptakan iklim kondusif yang mendukung sektor pariwisata Badung.
Senada, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Baca Juga: Urus Akta Kematian, Pemkab Badung Berikan Rp 10 Juta untuk Alih Waris
"Penting bagi kita membangun sistem penyelesaian masalah dengan musyawarah. Ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya Bali," jelas Koster.
Ia juga menekankan pentingnya mencegah potensi konflik hukum sejak dini demi menjaga ketertiban masyarakat.
Kajati Bali Ketut Sumedana menjabarkan bahwa Bale Paruman Adhyaksa merupakan forum mediasi yang bisa menangani konflik adat, sengketa perdata, hingga perkara pidana ringan.
Baca Juga: Sekretaris TP PKK Badung Hadiri Pengundian Nomor Urut Lomba HKG PKK Provinsi Bali
"Konflik perdata dan adat cukup diselesaikan dengan win-win solution. Untuk pidana ringan juga bisa ditangani di sini. Ini bukan semata-mata soal hukum, tapi upaya menumbuhkan kemandirian dan kekuatan kelembagaan Desa Adat," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat posisi Kertha Desa dan Pecalang sebagai penjaga keamanan berbasis adat, bahkan menyarankan adanya penghargaan dan insentif bagi mereka.(*)
