Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, beserta rombongan pada Jumat (11/7).
Kunjungan ini berlangsung di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung dan disambut langsung oleh Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan.
Kegiatan ini bertujuan mempererat kerja sama antardaerah sekaligus menjadi ajang pembelajaran tata kelola pelayanan publik. Fokus utama kunjungan adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung yang telah menjadi model nasional dengan integrasi 30 gerai layanan dasar dalam satu atap.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda secara langsung meninjau layanan di MPP Badung. Ia mengaku terkesan dengan sistem pelayanan yang dijalankan. “Hari ini saya melihat langsung 30 gerai pelayanan dasar di MPP Badung. Pelayanannya sangat terstandarisasi dan terintegrasi. Harapan kami, 10 kabupaten/kota di Maluku Utara ke depan dapat mengembangkan MPP dengan kualitas premium seperti di Badung,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai MPP Badung mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan secara efisien. Hal ini menjadi inspirasi untuk pengembangan MPP di wilayah timur Indonesia agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan menyambut baik niat kerja sama dan kolaborasi dari Maluku Utara. Ia menegaskan komitmen Badung dalam berbagi praktik baik dengan daerah lain. “Kami siap berkolaborasi dengan daerah lain demi kemajuan bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.
Sebagai kabupaten dengan sistem pelayanan publik yang masuk kategori terbaik di Indonesia, Badung terus berinovasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perizinan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan dasar lainnya. Inisiatif ini selaras dengan visi Kabupaten Badung dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kunjungan Gubernur Maluku Utara ini diharapkan menjadi titik awal terjalinnya hubungan strategis antara dua wilayah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di tingkat nasional.
Dengan semangat sinergi dan inovasi, kedua daerah membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam rangka menghadirkan pelayanan publik berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*)
