Badung, warnaberita.com – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung menanggapi cepat dampak penertiban usaha ilegal di Pantai Bingin, Pecatu, Kuta Selatan.
Langkah konkret dilakukan dengan membentuk Posko Badung Siaga PHK sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Kepala Disperinaker, Putu Eka Merthawan, menegaskan posko ini hadir sebagai bentuk mitigasi pemerintah, bukan karena lalai terhadap dampak penertiban. “Ini (posko -red) sebagai langkah mitigasi dari adanya penertiban tersebut, jadi salah jika mengatakan pemerintah abai terhadap nasib karyawan yang ada di sana,” ujarnya tegas saat ditemui Minggu (27/7/25).
Disperinaker menyiapkan tim khusus untuk mendata para karyawan yang terdampak PHK. Posko akan mulai beroperasi Senin, 28 Juli, dan berlokasi di Kantor Desa Pecatu agar mudah diakses oleh para pekerja. “Posko Badung Siaga PHK ini akan mendata karyawan yang terdampak. Posko ini akan dibuka mulai Senin 28 Juli besok (hari ini -red). Tentunya dari data yang terkumpul nantinya kami akan membantu pemfasilitasi agar hak-hak sebagai karyawan bisa diperoleh,” paparnya.
Dari hasil estimasi awal, Eka Merthawan menyebut jumlah pekerja yang terdampak bisa mencapai ratusan orang. “Kita hitung saja rata-rata 10 karyawan setiap usaha, jadi ada 380 orang karyawan yang terdampak. Namun, kami akan menghubungi usaha-usaha yang dibongkar, sehingga mendapatkan data pasti,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab pengusaha terhadap para karyawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Pengusaha tentu tidak bisa lepas tangan dan harus bertanggung jawab atas nasib karyawan,” tegasnya, merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sebagai upaya jangka panjang, Disperinaker juga akan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pekerja yang terdampak. Langkah ini bertujuan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal serta membuka peluang kerja baru. “Dengan dilakukannya penguatan SDM, mudah-mudahan dapat meminimalisir angka pengangguran. Ini bagian dari Jhana Kerti, yakni memuliakan manusia,” pungkasnya.
Melalui kehadiran Posko Badung Siaga PHK, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerja terdampak tetap memperoleh haknya dan mendapat jalan keluar terbaik dalam menghadapi situasi ini. Pemerintah hadir, mendengar, dan bertindak untuk rakyatnya.(*)
