Bangli, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat upaya meningkatkan ketahanan pangan, salah satunya melalui percepatan pengelolaan air irigasi.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2025 resmi disosialisasikan di Ruang Rapat Krisna, Bangli pada Senin (5/8/25).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, yang hadir bersama Kepala Dinas PUPR Perkim, Agung Surya Darma. Sosialisasi ini diikuti perwakilan 21 subak, para kepala desa se-Bangli, serta dihadiri Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bali, Kejaksaan Negeri Bangli, dan perangkat daerah terkait.
Program P3-TGAI merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui program ini, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan sumber daya air yang lebih maksimal demi mendukung sektor pertanian, khususnya di daerah-daerah penopang pangan seperti Bangli.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati I Wayan Diar menegaskan pentingnya pelaksanaan program ini dalam mengatasi tantangan defisit beras. Meski Bangli secara umum mengalami surplus pangan, kebutuhan beras justru masih bergantung dari luar daerah.
“Potensi lahan pertanian di Bangli masih sangat banyak, namun persoalannya adalah air,” ujar I Wayan Diar.
Ia menilai P3-TGAI bisa menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan ketersediaan air irigasi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada produktivitas petani. Tak hanya itu, ia juga menyinggung pentingnya legalitas kelompok subak dalam mengakses bantuan.
I Wayan Diar mendorong kelompok subak di Bangli untuk melengkapi administrasi seperti badan hukum dan NPWP, agar proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat bisa berjalan lancar.
“Jika hanya mengandalkan APBD Bangli, kita belum mampu. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ungkap wakil bupati asal Kecamatan Kintamani tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.
“Semua pihak harus terlibat, mulai dari Polres, Kejaksaan, hingga seluruh masyarakat, terutama anggota subak, untuk bersama-sama mengawal program ini agar berjalan dengan optimal,” pungkasnya.(*)
