Badung, warnaberita.com – Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait penutupan akses jalan di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster bertindak cepat dengan memanggil pihak manajemen GWK untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Pertemuan berlangsung di rumah jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (14/10/25).
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, hasil pertemuan tersebut membuahkan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak pengelola GWK.
“Saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Gubernur Bali telah memanggil pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa dipergunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujar Adi Arnawa.
Kesepakatan ini akan diperkuat dengan perjanjian tertulis berupa pinjam pakai lahan antara GWK dan Pemerintah Kabupaten Badung. Lahan milik GWK yang selama ini digunakan masyarakat akan tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masih dibutuhkan.
“Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik,” tegas Bupati usai pertemuan yang juga dihadiri Komisaris Utama GWK, Mayjen Purn. Sang Nyoman Suwisma.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, penyelesaian persoalan ini bukan hanya soal membuka akses jalan, melainkan juga menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan aktivitas masyarakat Ungasan. Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen ini demi kenyamanan bersama.
“Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif, serta hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama,” tutupnya.
Langkah cepat yang diambil Bupati Badung dan Gubernur Bali ini menunjukkan sinergi pemerintah daerah dan provinsi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan menjadi contoh penyelesaian persoalan publik melalui komunikasi terbuka dan musyawarah untuk mufakat.(*)
