Badung, warnaberita.com – Teguran Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan sampah di Pantai Bali, khususnya wilayah Kabupaten Badung, dinilai harus disikapi secara bijak dan proporsional. Teguran tersebut bukan bentuk penilaian bahwa pemerintah daerah lalai, melainkan pengingat agar seluruh pihak semakin tanggap dan konsisten menangani persoalan sampah kiriman di kawasan pesisir.
Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan menegaskan, selama ini Pemkab Badung telah melakukan berbagai langkah konkret melalui perangkat daerah terkait. Penanganan sampah kiriman di pantai dilakukan secara rutin, terutama saat musim angin barat yang kerap membawa sampah ke pesisir selatan Bali. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Kantor DPRD Badung, Rabu (4/2).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 justru menjadi penyemangat bagi daerah. Di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama instansi lain seperti PUPR terus berjibaku membersihkan pantai dari sampah kiriman.
“Masyarakat sudah melihat, petugas kebersihan dari pemerintah selalu siap melakukan pembersihan. Tak hanya tenaga manusia, sejumlah alat berat juga telah kita kerahkan,”kata Ponda Wirawan.
Ia juga menekankan bahwa upaya penanganan sampah tidak hanya melibatkan pemerintah daerah. Berbagai komponen masyarakat turut ambil bagian, mulai dari TNI, POLRI, stakeholder pariwisata, organisasi masyarakat hingga LSM.
“Jadi bukan saat ada teguran Presiden kita turun, sebelum-sebelumnya masyarakat secara luas kerap gotong-royong membersihkan sampah di pantai,”imbuhnya.
Dari sisi anggaran, DPRD Badung bersama pemerintah daerah terus memberikan dukungan serius. Alokasi dana untuk penanganan sampah tergolong besar dan bahkan mengalami penambahan. “Bahkan saat pembahasan hasil evaluasi provinsi, atas APBD tahun 2026, kita memberikan tambahan anggaran untuk DLHK,”tandasnya.
Ponda Wirawan menjelaskan, fenomena sampah di pesisir selatan Bali memang tidak bisa dilepaskan dari faktor musim angin barat. Arus laut membawa berbagai jenis sampah dan terdampar di pantai Badung. Selain berasal dari aliran sungai di Bali, sebagian besar sampah tersebut juga merupakan kiriman dari luar daerah bahkan luar Bali.
Ke depan, pihaknya berharap ada penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya mengandalkan Pemkab Badung dan Pemprov Bali, peran konkret pemerintah pusat sangat dibutuhkan. “Karena berbicara pariwisata bukan hanya Bali atau Badung saja, tapi Indonesia secara keseluruhan,”pungkasnya.(*)
