Badung, warnaberita.com – Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa yang diwakili Bagus Alit Sucipta bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Lapangan Puspem Badung, Senin (27/4/26).
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang mencerminkan kemandirian serta tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Tema ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.
Upacara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan perangkat daerah, organisasi kewanitaan, serta ASN dan TNI/Polri.
Ditemui usai upacara, Wabup Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Badung.
Ia menyebutkan, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu upaya strategis dalam memberikan layanan yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, tentunya kita di daerah akan memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik yang sering dijadikan pilot project atau percontohan bagi daerah lain di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Badung juga terus meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai program prioritas yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan. Program tersebut diimplementasikan melalui Sapta Kriya Adi Cipta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat (krama) Badung.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai krusial dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan serta potensi lokal di masing-masing daerah.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional,” terangnya.
Lebih lanjut disampaikan, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang efektif. Hal ini meliputi penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Selain itu, terdapat sejumlah program strategis nasional yang menjadi perhatian, di antaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi pascabencana, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dengan langkah tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan dasar, serta memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah.(*)
