Jakarta, warnaberita.com – Akses ekonomi bagi penyandang disabilitas di sektor pertanian mulai menemukan jalan baru. Lewat skema kredit karbon, peluang peningkatan pendapatan kini terbuka lebih luas, bahkan untuk kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong para petani dari berbagai sektor, termasuk petani disabilitas, untuk bergabung dalam proyek kredit karbon. Langkah ini dinilai mampu menekan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara inklusif.
“HKTI bisa menginisiasi dan mengumpulkan petani menjadi collective group untuk menggabungkan lahan-lahannya lalu menggunakan metodologi tertentu agar menurunkan emisi yang nanti bisa di klaim kredit karbon dan menjadi tambahan penghasilan bagi petani,” ujar Wamen Diaz.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan seminar HKTI Carbon Farming Pilot 2026 di Jakarta. Program ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas agar dapat terlibat aktif dalam ekonomi hijau.
Bagi petani disabilitas, skema kolektif menjadi peluang strategis. Keterbatasan fisik yang selama ini menjadi hambatan dapat diatasi melalui kerja sama kelompok, pemanfaatan teknologi, serta pendampingan berkelanjutan.
Wamen Diaz juga menekankan pentingnya inovasi pertanian yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi tetap menjaga lingkungan.
“Terkait ketahanan pangan, kita memiliki cadangan beras yang surplus lebih dari 5 juta ton, tapi kita juga harus memperhatikan surplus ini juga tidak mengorbankan lingkungan, saya rasa dengan pengembangan inovasi, ketahanan pangan bisa terwujud tapi dengan cara yang tidak merusak lingkungan, harus terus berdampingan,” tegas Wamen Diaz.
Salah satu inovasi yang didorong adalah metode alternate wetting and drying (AWD). Teknologi ini membantu mengurangi emisi gas metana dari sawah sekaligus menjaga efisiensi penggunaan air dan pupuk.
“Dengan AWD, sawah tidak terlalu basah dan tidak terus kering karena ada sistem monitoring agar level airnya tetap sesuai, kalau sawahnya terlalu basah nanti mengeluarkan gas metana yang lebih banyak dan menguras pupuk lebih banyak, jadi kalau tidak diatur, nitrogen dan metana akan terus keluar ke atmosfer, menumpuk dan membuat bumi semakin panas,” jelasnya.
Selain itu, Diaz juga menyoroti praktik pemanfaatan air limbah olahan sebagai solusi inovatif. Pengalaman di SPPG II Halim menunjukkan bahwa air dari IPAL dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan meningkatkan frekuensi panen.
Dengan pendekatan ini, petani, termasuk penyandang disabilitas tidak hanya berperan sebagai produsen pangan, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas menjadi kunci agar manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara merata.(*)
