Badung, warnaberita.com – Kabupaten Badung kembali mencatatkan capaian baru dalam pengelolaan anggaran daerah. Belanja infrastruktur dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 menembus angka 59,8 persen, sebuah capaian yang disebut sebagai rekor baru dalam sejarah penyusunan anggaran di Kabupaten Badung.
Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Badung dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang berlangsung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8).
Peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menjelaskan bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan lebih dari Rp200 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya berada di angka lebih dari Rp9,5 triliun, meningkat menjadi lebih dari Rp9,8 triliun.
Sejalan dengan peningkatan pendapatan, belanja daerah juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp1,7 triliun. Nilainya meningkat dari lebih dari Rp11 triliun menjadi lebih dari Rp13 triliun.
Sebagian besar tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan jaringan jalan baru yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarkawasan di Kabupaten Badung.
“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp.4 triliun lebih. Kondisi ini tentu harus kita jaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah. Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” ujarnya.
Menurut Bupati, perubahan anggaran tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung tujuh program prioritas daerah.
Ketujuh prioritas tersebut meliputi penguatan kerukunan umat beragama, pelestarian tradisi, adat, seni, dan budaya Bali, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, integrasi sektor pertanian dengan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur publik, pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta pengembangan pariwisata Badung yang lebih berkualitas.
Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Badung yang telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Ia menegaskan bahwa seluruh program yang telah disepakati akan diselaraskan dengan dokumen anggaran yang sudah ada dan tetap mengikuti tahapan evaluasi dari pemerintah.
Perubahan anggaran juga menjadi momentum untuk mempercepat sejumlah proyek infrastruktur strategis, terutama yang berkaitan dengan konektivitas wilayah.
Pembangunan jaringan jalan baru yang telah dirancang sebelumnya akan terus didorong melalui perubahan anggaran agar mampu memperkuat aksesibilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Prosesnya sudah kita lalui secara marathon, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah. Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antar wilayah bisa semakin baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan meningkatnya porsi belanja infrastruktur hingga mendekati 60 persen, Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan komitmennya untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pemerataan pembangunan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
