Jembrana, warnaberita.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai ancaman bencana akibat kondisi iklim ekstrem. Pemerintah mengerahkan kekuatan lintas sektor, mulai dari personel hingga armada udara dan peralatan pemadam, untuk mempercepat penanganan di sejumlah wilayah Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/ 2026.
Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, BNPB, serta unsur terkait lainnya. Ia menilai koordinasi berbagai pihak telah berjalan efektif di lapangan.
“Kita bersyukur, saya sudah keliling ke beberapa tempat, saya cek sendiri, syukur alhamdulillah semua unsur, pemerintah daerah, K/L, K/L, kementerian-kementerian lembaga, TNI Polri, BNPB, lingkungan hidup, kementerian-kementerian kehutanan, semua bekerja secara efektif,” ucap Presiden.
Untuk memperkuat penanganan, pemerintah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor dan pompa air, serta ribuan personel. Menurut Prabowo, pengerahan sumber daya dalam jumlah besar tersebut menunjukkan kapasitas negara dalam menghadapi bencana.
“Karena kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar, kita telah menunjukkan negara kita kuat, kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel,” tuturnya.
Dengan upaya tersebut, Prabowo optimistis kondisi karhutla di berbagai daerah segera terkendali. Pemerintah menargetkan persoalan tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dekat.
“Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi, di beberapa tempat saya kira saya berharap dalam 1-2 minggu ini bisa selesai semua,” ungkapnya.
Prabowo: Negara Hadir Saat Bencana
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang bekerja menangani berbagai bencana di Indonesia. Ia menyinggung penanganan bencana di Aceh dan respons cepat pemerintah terhadap gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Ini saya sampaikan pada kesempatan ini, karena kita walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita menghadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif, di mana-mana negara kita hadir,” pungkasnya.
Di sisi lain, peluncuran PLTS 100 GWp menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Prabowo menilai Indonesia memiliki modal energi yang cukup besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia,” kata Presiden.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi energi lain, seperti panas bumi, gas, dan minyak. Prabowo bahkan menargetkan Indonesia menghentikan impor minyak dan LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” lanjutnya.
Program PLTS 100 GWp ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun. Prabowo menegaskan target tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata dan hasil yang dapat dibuktikan.
“Kita buktikan lagi, nanti tiga tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti,” ucap Presiden.
Bahkan, Prabowo optimistis swasembada energi dapat tercapai lebih cepat apabila seluruh unsur bekerja maksimal.
“Terima kasih semua unsur, hari ini hari penting, kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari tiga tahun kita akan sampai swasembada energi,” tandasnya.
Peluncuran PLTS 100 GWp di Jembrana pun menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah kini dituntut membuktikan target tersebut melalui pembangunan konkret di berbagai daerah.(*)
