Denpasar, warnaberita.com – Antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai terurai. Pemerintah memastikan pasokan kembali membaik setelah menambah armada kapal pengangkut BBM dari Jawa. Kini, pemerintah memprioritaskan kelancaran distribusi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal tersebut seusai memimpin rapat koordinasi di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).
Bahlil menjelaskan, keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa sempat membuat cadangan BBM di Bali turun hingga tersisa untuk kebutuhan tiga sampai empat hari. Setelah pemerintah menambah armada kapal, cadangan kembali meningkat menjadi sekitar 11–12 hari.
Ia menegaskan, cadangan BBM nasional masih berada dalam kondisi aman. Cadangan Pertalite (RON 90) berada di kisaran 16–18 hari, sedangkan jenis BBM lainnya tersedia untuk lebih dari 20 hari, sesuai standar minimum nasional.
“Saya katakan bahwa cadangan nasional kita di atas 16-18 hari,” ujar Bahlil.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama saat ini bukan terletak pada ketersediaan stok nasional, melainkan kelancaran distribusi BBM ke berbagai daerah.
“Dengan kondisi itu, menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi cadangan. “Sekarang distribusinya yang kita perlancar,” katanya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Sementara itu, sebagian kebutuhan Pertalite masih dipenuhi melalui impor.
“Kalau solar, kita tidak lagi melakukan impor,” ujarnya.
Gangguan pasokan di Bali menjadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi manajemen logistik dan pengangkutan BBM. Bahlil menyebut keterlambatan kapal sebagai kendala teknis dalam pengelolaan arus distribusi Pertamina. Namun, ia menegaskan seluruh pihak harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut.
“Tapi apa pun itu, masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama,” ujarnya.
Pemerintah juga mengevaluasi distribusi BBM di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Berdasarkan laporan Direktur Utama Pertamina, sejumlah wilayah mengalami kendala pengangkutan karena pendangkalan sungai akibat kondisi cuaca. Situasi tersebut membuat kapal berukuran besar kesulitan menjangkau lokasi distribusi.
Sebagai alternatif, pengiriman BBM dialihkan melalui jalur darat. Namun, perubahan jalur ini membutuhkan waktu lebih lama sehingga berpotensi menghambat penyaluran kepada masyarakat.
“Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi gangguan serupa, Bahlil meminta Pertamina menambah armada pengangkut BBM dan memperkuat manajemen distribusi antardaerah.
Langkah penambahan armada yang telah dilakukan di Bali mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya cadangan dan berkurangnya antrean di SPBU.
Pemerintah berharap perbaikan distribusi tersebut dapat menjaga stabilitas pasokan BBM di Bali sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tepat waktu.
Dengan demikian, perhatian pemerintah kini tidak hanya tertuju pada kecukupan cadangan nasional, tetapi juga pada keandalan jalur logistik agar masyarakat Bali tidak kembali menghadapi antrean panjang akibat keterlambatan pasokan.(*)
