Badung, warnaberita.com – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung pun memperkuat komitmen tersebut melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Kerta Gosana, Kantor Bupati Badung, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang bersinergi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini melibatkan 180 peserta. Mereka terdiri atas perbekel, sekretaris desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, hingga perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Workshop mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.
Dalam sambutan tertulis Bupati Badung yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Luh Suryaniti, pemerintah daerah menegaskan posisi strategis desa sebagai garda terdepan pembangunan.
“Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga mampu mandiri, berinovasi, dan memberdayakan masyarakatnya secara berkesinambungan,” tegasnya.
Melalui workshop ini, Pemkab Badung mendorong aparatur desa memperkuat administrasi dan pengelolaan keuangan. Evaluasi juga diharapkan menjadi instrumen untuk memperbaiki pelaksanaan program pembangunan agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah desa didorong mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pengembangan ekonomi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa sekaligus membuka ruang pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Sejumlah narasumber turut memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Anggota Komisi XI DPR RI I Dewa Gde Agung Widiarsana membahas pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN terkait desa.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi memaparkan mekanisme penyaluran Dana Desa. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tri Wibowo Aji menjelaskan pengawalan akuntabilitas keuangan desa.
Materi lainnya disampaikan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung Gede Ancana yang membahas upaya pencegahan penyimpangan hukum di desa.
Pemkab Badung berharap workshop ini menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, desa diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan sejahtera, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Badung secara berkelanjutan.(*)
