Badung, warnaberita.com – Penerapan aplikasi Badung Sehat yang digadang-gadang menjadi solusi digital pelayanan kesehatan masyarakat masih belum berjalan optimal.
Kondisi ini menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kabupaten Badung yang mendorong pengembangan dan integrasi layanan kesehatan secara menyeluruh.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Badung terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Gosana II, Lantai II, Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, yang digelar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Selasa (3/11/2026)
Agenda rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesra, dan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. serta Tim Tenaga Ahli Komisi IV DPRD Kabupaten Badung.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Graha Wicaksana dalam rapat menegaskan belum optimalnya aplikasi Badung Sehat tersebut, berdasarkan temuan dilapangan laporan yang masuk melalui sistem selama satu tahun baru mencapai sekitar 6.200 laporan. Angka tersebut dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menjadi sasaran pelayanan.
“Laporan yang masuk dalam kurun waktu satu tahun itu kan cuma 6.200-an. Untuk daerah dengan jumlah penduduk di atas 500.000 jiwa, ini sangat sedikit sekali,” tegasnya.
Ia juga menilai pengembangan aplikasi kesehatan digital harus menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran daerah. Legislatif berharap seluruh program Dinas Kesehatan dapat terintegrasi dalam satu platform sehingga pelayanan kesehatan lebih mudah diakses, cepat, dan terukur.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Bagus Padma Puspita mengungkapkan, belum meratanya penerapan aplikasi Badung Sehat disebabkan kendala anggaran pengembangan yang belum sepenuhnya disetujui.
Akibatnya, sejumlah fitur penting belum dapat dioperasikan secara maksimal, mulai dari program kesehatan daerah, pemetaan penyebaran penyakit seperti rabies dan demam berdarah dengue (DBD), hingga informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
Padahal, aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk layanan siaga 24 jam, penanganan kondisi darurat seperti serangan jantung, layanan home care, serta pemantauan indikator kesehatan masyarakat dan data kesehatan pariwisata.
Bahkan, model integrasi seperti aplikasi JAKI di Jakarta dapat menjadi salah satu referensi pengembangan.
“Kami berharap semua kegiatan dari Dinas Kesehatan bisa terekam dengan baik. Bagaimanapun, kesehatan adalah salah satu program Bapak Bupati,” ujarnya.
Menimbang dari kondisi tersebut Komisi IV DPRD Kabupaten Badung membuka ruang konsultasi bagi instansi terkait untuk memperjuangkan kelanjutan anggaran pengembangan aplikasi Badung Sehat.
DPRD Kabupaten Badung berharap program tersebut tidak berhenti di tengah jalan atau menjadi proyek yang tidak berkelanjutan.
Melalui dukungan anggaran RAPBD 2027 dan integrasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas pelayanan lainnya, sistem digital kesehatan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Badung.(*)
