Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari fraksi-fraksi DPRD Badung dalam pandangan umum yang disampaikan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama, Jumat (11/9/2026).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi masukan, catatan, dan rekomendasi yang disampaikan legislatif. Ia menilai dukungan DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penopang sektor pariwisata.
Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung dan dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung IB Surya Suamba, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.
Menanggapi pandangan fraksi, Adi Arnawa menyebut dukungan terhadap kebijakan pengalokasian anggaran infrastruktur menjadi salah satu poin penting. Menurutnya, Pemkab Badung telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap pembangunan infrastruktur.
“Secara prinsip saya mendengar dari pemandangan umum fraksi-fraksi bahwa yang pertama adalah sepakat dan mendukung bahwa langkah kami terkait dengan pengalokasian anggaran yang lebih banyak di sektor pada sektor infrastruktur dengan total 59,23% dari total Belanja. Bahwa ini merupakan komitmen kami dalam meningkatkan infrastruktur untuk menunjang pariwisata,” jelasnya.
Bupati menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi Pemkab Badung menghadapi derasnya arus pariwisata. Pemerintah tidak hanya membenahi fasilitas yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga membangun jaringan jalan yang dinilai fundamental untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Selain belanja infrastruktur, Adi Arnawa juga menyoroti optimisme pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ia menyebut pendapatan dalam APBD Induk sebesar Rp10,3 triliun meningkat menjadi Rp10,5 triliun pada perubahan anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp9,5 triliun menjadi lebih dari Rp9,7 triliun.
“Yang kedua saya melihat bahwa dari performa pendapatan yang dari Rp. 10,3 triliun di APBD Induk menjadi Rp. 10,5 triliun. Yang terdiri dari PAD itu sekitar Rp. 9,5 triliun menjadi Rp. 9,7 triliun lebih Ini menunjukkan bahwa eksekutif dalam ini sangat-banyak serius dan penuh optimisme untuk menghadapi tantangan-tantangan sekaligus problem yang kami hadapi terkait dengan menjaga pariwisata untuk tetap berkelanjutan sebagaimana komitmen kita bersama,” urainya.
Pandangan fraksi juga menyoroti penataan kawasan Kuta yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Adi Arnawa menjelaskan Pemkab Badung sebenarnya telah menjalankan penataan secara bertahap, mulai dari beautifikasi kawasan, pedestrian hingga perbaikan utilitas.
Menurutnya, penataan Kuta tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat, desa adat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mengembalikan daya tarik kawasan tersebut.
“Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa semua ini tidak akan cukup dengan politik anggaran kami, dengan komitmen kami, tetapi juga kami berharap dukungan dari semua stakeholder, masyarakat, desa adat, dan secara keseluruhan masyarakat kita di Badung ini. Kalau ini sudah kita lakukan secara membangun sinergitas dengan berbasis kolaborasi ini, saya kira ini saya sangat optimis ini akan bisa kita dorong dan kita akan bisa penuhi,” ujarnya.
Sementara itu, terkait evaluasi realisasi fisik yang masih kurang sekitar 30 persen dari anggaran, Bupati meminta jajaran OPD mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Ia mengingatkan faktor cuaca, terutama memasuki musim hujan, dapat memengaruhi pengerjaan proyek fisik.
“Oleh karena itulah, agar Sekda Badung beserta OPD Ini agar benar-benar, apa yang menjadi saran Fraksi ini menjadi perhatian dan atensi, sehingga pada masuk ke semester kedua ini harus mulai digenjot lagi, apalagi kita harus melihat tantangan-tantangan ke depan, sudah mulai akan musim hujan. Ini juga menjadi kendala terutama terkait dengan realisasi capaian fisik kita. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengapresiasi terhadap kebijakan kita khusus di infrastruktur dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, akan memberikan semacam satu trust untuk masyarakat,” tandasnya.
Dengan dukungan DPRD dan percepatan pelaksanaan program, Pemkab Badung berharap kebijakan Perubahan APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan infrastruktur sekaligus memperkuat daya saing pariwisata secara berkelanjutan.(*)
